Prabowo Bakal Hadiri KTT Board of Peace, Kemlu:Tak Berarti Normalisasi dengan Israel

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia menanggapi masuknya Israel ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) dengan penegasan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut sama sekali tidak dimaksudkan sebagai normalisasi hubungan politik maupun bentuk legitimasi atas kebijakan Israel.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulachela, menegaskan bahwa partisipasi Indonesia di BoP murni didasarkan pada mandat kemanusiaan serta perlindungan warga sipil di Gaza.

“Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun,” ujar Nabil dalam keterangan tertulis, Kamis, 12 Februari 2026.

“Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025),” tambahnya.

Baca Juga: Aparat Gabungan TNI-Polri Evakuasi Jenazah Pilot Smart Air Korban Penembakan di Papua

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menandatangani keanggotaan Israel di BoP di Washington, DC, pada Rabu, 11 Februari 2026, Penandatanganan berlangsung di Blair House, kediaman tamu resmi Presiden Amerika Serikat, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, menjelang agenda pertemuan Netanyahu dengan Presiden AS Donald Trump.

Dalam unggahan di media sosial X, Netanyahu menyebut, “Bertemu dengan AS. Sekretaris Negara @marcorubio di Blair House di Washington. Menjelang pertemuan saya di Gedung Putih dengan Presiden Trump, saya menandatangani aksesi Israel sebagai anggota BoP,” tulisnya.

“Kami akan terus memperkuat aliansi yang tak terpatahkan antara Israel dan Amerika Serikat,” lanjutnya.

Tangkapan layar - Presiden RI Prabowo Subianto turut menandatangani piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace) di samping Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada sela-sela acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, K (Antara)

Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa masuknya negara mana pun ke dalam BoP tidak akan mengubah posisi prinsip Indonesia terkait konflik Palestina.

“Keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi Solusi Dua Negara,” kata Nabil.

Indonesia juga menilai BoP sebagai wadah diplomasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses perdamaian, termasuk dengan melibatkan pihak-pihak yang tengah berkonflik.

“Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara,” tegas Nabil.