Ntvnews.id, Jakarta - Langkah pemerintah Rusia di bawah kendali Vladimir Putin mencapai tahap baru setelah keputusan pemblokiran total terhadap WhatsApp mulai diberlakukan. Kebijakan ini langsung memutus akses sekitar 100 juta pengguna di seluruh negeri.
Mengacu laporan dari Financial Times, pemblokiran tersebut sebenarnya sudah diprediksi sejak munculnya peringatan berulang dari sejumlah anggota parlemen Rusia sejak tahun lalu. Dengan kebijakan ini, akses WhatsApp benar-benar dihapus dari ruang internet domestik Rusia.
Tindakan pemblokiran ini disebut sejalan dengan dorongan pemerintah agar masyarakat beralih ke aplikasi lokal bernama Max, aplikasi yang digambarkan sebagai klon WeChat dan tidak menerapkan enkripsi end-to-end sebagaimana WhatsApp.
Mengutip laporan Engadget, langkah ini dipandang sebagai upaya negara mengarahkan publik menuju layanan komunikasi yang dapat diawasi. Pihak Meta memberikan respons keras terhadap kebijakan ini.
Baca Juga: Rumah di Kampung Tipar Cimanggis Kebakaran Hebat
"Hari ini pemerintah Rusia telah berusaha untuk sepenuhnya memblokir WhatsApp dalam upaya untuk mengarahkan pengguna ke aplikasi pengawasan milik negara,” demikian pihak Meta.
Meta juga memperingatkan bahwa keputusan tersebut dapat melemahkan keamanan komunikasi pribadi jutaan warga Rusia.
"Mencoba mengisolasi lebih dari 100 juta orang dari komunikasi pribadi dan aman adalah langkah mundur dan hanya dapat menyebabkan kurang keamanan bagi orang-orang di Rusia,” ungkapnya.
Perusahaan induk WhatsApp, yaitu Meta Platforms, sebelumnya telah ditetapkan sebagai organisasi ekstremis oleh pemerintah setempat, sehingga tekanan terhadap layanan-layanan yang berada di bawah naungannya terus meningkat.
Pemblokiran WhatsApp bukanlah langkah tunggal. Dalam waktu yang sama, pemerintah Rusia terlebih dahulu mencabut akses Telegram pada hari Rabu, diikuti tindakan pemblokiran terhadap Facebook dan Instagram. Gangguan juga terjadi pada akses YouTube, meskipun belum ada kepastian apakah platform tersebut ikut diblokir sepenuhnya.
Pada Juli 2025, seorang anggota parlemen yang membidangi sektor Teknologi Informasi sempat menyatakan bahwa WhatsApp tidak akan dihilangkan total, melainkan hanya diberikan pembatasan tertentu.
Baca Juga: Delay Hampir 5 Jam, Penumpang Super Air Jet Tujuan Denpasar Ngamuk di Pesawat
Namun perkembangan terbaru menunjukkan perubahan drastis, terutama setelah kebijakan terbaru dari Putin yang bertujuan memperketat pembatasan pada aplikasi komunikasi dari “negara-negara yang tidak bersahabat” terhadap Rusia.
Pemerintah Rusia menyebut WhatsApp sebagai salah satu faktor pendorong mereka memperkenalkan aplikasi komunikasi lokal yang diklaim mampu memberikan perlindungan lebih baik terhadap tindakan penipuan maupun aktivitas terorisme.
Di wilayah perbatasan dengan Ukraine, Telegram masih menjadi alat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan peringatan dini terhadap serangan drone maupun rudal. Seorang gubernur daerah perbatasan bahkan menyuarakan kekhawatirannya secara terbuka.
"Saya khawatir bahwa memperlambat Telegram dapat mempengaruhi arus informasi, jika situasinya memburuk,” paparnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemblokiran dilakukan atas nama keamanan nasional, dampaknya di lapangan berpotensi mengganggu akses informasi krusial bagi warga yang berada dalam situasi sensitif.
Ilustrasi. Aplikasi WhatsApp. (Foto: Reuters)