Hamas Desak Board of Peace Tekan Israel Hentikan Keberingasan di Gaza

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Feb 2026, 11:00
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Arsip foto - Anggota pasukan Brigade Al-Qassam, sayap militer kelompok perlawanan Palestina, Hamas. ANTARA/Anadolu/as/am. Arsip foto - Anggota pasukan Brigade Al-Qassam, sayap militer kelompok perlawanan Palestina, Hamas. ANTARA/Anadolu/as/am. (Antara)

Ntvnews.id, Gaza - Hamas menyatakan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang baru dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump harus memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan pelanggaran gencatan senjata di Gaza. Kelompok tersebut menegaskan bahwa aksi yang mereka sebut sebagai genosida di wilayah Gaza masih terus terjadi.

"Kami mendesak anggota dewan untuk mengambil tindakan serius untuk memaksa pendudukan Israel menghentikan pelanggarannya di Gaza, karena perang genosida terhadap Jalur Gaza masih berlangsung," ujar juru bicara Hamas, Hazem Qassem, kepada AFP menjelang pertemuan perdana badan tersebut di Washington, seperti dikutip AFP, Rabu, 18 Februari 2026.

Rapat perdana Board of Peace dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini di Washington DC, Amerika Serikat. Dewan yang dipimpin langsung oleh Trump itu awalnya dirancang untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata di Gaza serta proses rekonstruksi wilayah tersebut setelah konflik antara Hamas dan Israel.

Baca Juga: Kemhan Bantah TNI Terbang ke Gaza untuk Lucuti Senjata Hamas

Namun, mandat dewan tersebut kemudian diperluas menjadi forum penyelesaian berbagai konflik internasional. Perubahan fungsi ini memicu kekhawatiran bahwa presiden AS berupaya membentuk lembaga tandingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Qassem juga meminta dewan tersebut memberikan dukungan terhadap komite teknokrat Palestina yang baru dibentuk untuk mengelola pemerintahan sehari-hari di Gaza setelah perang, "agar upaya bantuan dan rekonstruksi di Gaza dapat dimulai".

Sejak Dewan Perdamaian diperkenalkan oleh Trump dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari lalu, sedikitnya 19 negara telah menandatangani piagam pendirian badan tersebut.

Negara-negara anggota diminta membayar biaya sebesar 1 miliar dolar AS untuk memperoleh status keanggotaan tetap, sementara undangan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin yang negaranya menginvasi Ukraina pada 2022 menuai kritik dari berbagai pihak.

x|close