Arsip - Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani. /ANTARA/Anadolu/py (Antara)
Ntvnews.id, London - Pemerintah Italia membela keputusannya untuk menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Amerika Serikat hanya sebagai pengamat. Menurut pemerintah, ketidakhadiran justru akan bertentangan dengan Konstitusi Italia.
Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menyampaikan hal itu saat berbicara di Majelis Rendah pada Selasa, 17 Februari 2026. Ia memastikan Italia akan hadir sebagai pengamat dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian yang digelar pada Kamis, 19 Februari 2026 di Washington, DC.
“Ketidakhadiran Italia dalam diskusi mengenai perdamaian di kawasan Mediterania bukan hanya tidak dapat dipahami secara politik, tetapi juga bertentangan dengan bunyi dan semangat Pasal 11 Konstitusi kami, yang menegaskan penolakan perang sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa,” kata Tajani seperti dikutip kantor berita ANSA.
Ia menilai keputusan menerima undangan pemerintah Amerika Serikat untuk hadir sebagai pengamat merupakan langkah yang tepat dan seimbang, sekaligus tetap menghormati batasan konstitusional Italia.
Baca Juga: Italia Tolak Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Apa Alasannya?
Tajani menegaskan tujuan Italia adalah mendorong terciptanya solusi dua negara di Timur Tengah, yakni Israel dan Palestina.
Ia juga menyebut bahwa Uni Eropa telah mengonfirmasi partisipasinya dalam pertemuan di Washington sebagai pengamat.
“Dalam setiap kontak dengan pemerintahan Amerika, kami selalu menekankan perlunya memastikan kepatuhan ketat terhadap prinsip-prinsip Konstitusi kami serta keterlibatan Parlemen.”
Selain itu, Tajani kembali menegaskan sikap pemerintah Italia yang mengecam setiap usulan aneksasi Israel atas wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Baca Juga: Vatikan Tolak Gabung Board of Peace
“Desakan ini tidak membantu upaya perdamaian dan berisiko membahayakan solusi dua negara,” tambahnya.
Sebelumnya, media Italia melaporkan bahwa Perdana Menteri Giorgia Meloni menunjuk Tajani untuk mewakili Italia dalam forum tersebut.
Pada 22 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama perwakilan dari 19 negara menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di sela-sela World Economic Forum di Davos, Swiss.
Dewan Perdamaian dibentuk sebagai bagian dari upaya mendorong penyelesaian damai di Jalur Gaza dan memperluas inisiatif perdamaian di berbagai kawasan dunia. Pemerintah AS juga menyatakan sejumlah negara tambahan telah bergabung dalam inisiatif tersebut.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
