Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjawab pertanyaan awak media ditemui di sela-sela Acara Lesson Learned Workshop bertajuk Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta, Kamis (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan program perhutanan sosial menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan menggerakkan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
"Saya kira, saya tambah optimis bahwa perhutanan sosial ini akan menjadi salah satu metode kita untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat," kata Menhut saat ditemui di sela-sela Acara Lesson Learned Workshop bertajuk Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026.
Ia menjelaskan, perhutanan sosial dirancang sebagai pendekatan strategis untuk membantu masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang tinggal di wilayah pinggiran hutan.
Program ini memberikan akses legal bagi warga untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak ekosistem.
"Kita identifikasi masyarakat miskin atau miskin ekstrem itu memang berada di pinggir-pinggir hutan. Oleh karena itu dengan program perhutanan sosial ini, masyarakat yang dulu dilarang masuk ke hutan, justru kita bolehkan, kita berikan izin untuk masuk ke hutan, untuk memanfaatkan sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," ujarnya.
Baca Juga: Kemenhut Identifikasi 1,1 Juta Hektare untuk Tanam Kopi Hingga Kakao
Menhut menekankan bahwa pemberian akses tersebut harus diiringi komitmen kuat untuk menjaga kelestarian hutan.
Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.
"Jadi saya kira program perhutanan sosial ini akan menjadi satu program yang baik untuk untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pada yang lain juga melestarikan hutan," tutur Menhut.
Ia menambahkan, pengalaman berbagai negara menunjukkan keberhasilan menjaga hutan sangat bergantung pada kemitraan antara pemerintah dan masyarakat setempat.
Pendekatan ini membuat hutan menjadi bagian dekat dari kehidupan warga, sehingga pemanfaatannya dapat mendukung kebutuhan sehari-hari tanpa mengabaikan aspek konservasi.
"Pembelajaran dari berbagai penjuru dunia menunjukkan yang berhasil menjaga hutan adalah negara-negara yang mampu bekerjasama dengan masyarakat. Menjadikan hutan tidak berjarak dengan masyarakat," jelasnya.
Data Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mencatat selama sembilan tahun terakhir telah diberikan persetujuan pemanfaatan perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare kepada kelompok tani hutan dan kelompok usaha perhutanan sosial, yang mencakup sekitar 1,4 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia.
"Dan oleh karena itu kami terus berkomitmen untuk terus memperbanyak akses perhutanan sosial, yang tadi sudah disebutkan (saat ini sudah) ada 8,3 juta hektare," kata Menhut.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
