Menteri HAM Natalius Pigai (kiri) menyampaikan keterangan terkait teror yang dialami Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai pihak yang menghendaki penghapusan program makan bergizi gratis (MBG) maupun program kerakyatan lainnya sama saja dengan menentang prinsip hak asasi manusia.
“Satu poin yang perlu tahu bahwa orang yang mau meniadakan program makan bergizi gratis dan lain-lain adalah orang yang menentang hak asasi manusia,” kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat, 20 Februari 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat menanggapi dugaan teror yang dialami Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, usai menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Sebelumnya diketahui, melalui surat yang ditujukan kepada United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), Tiyo menyampaikan kritik terhadap program MBG. Ia mempertanyakan aspek pembiayaan program tersebut yang dinilainya berpotensi menggeser prioritas anggaran untuk penanganan ketimpangan.
Baca Juga: Pigai Curhat ke DPR, Duit Pribadi Habis buat Bantu Korban Bencana
Kritik tersebut disampaikan dengan merujuk pada peristiwa seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup akibat keterbatasan ekonomi keluarganya.
Menurut Pigai, sejumlah program pemerintah seperti MBG, cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, kampung nelayan, hingga swasembada pangan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menegaskan bahwa berbagai program tersebut selaras dengan prinsip HAM. “Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang HAM,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan kekuasaan sejatinya berada di tangan rakyat dan tercermin melalui program-program prioritas pemerintah.
“Selama ini sudah 80 tahun, sering kali takhta dikaitkan dengan orang berkuasa, orang-orang elite. Harta dikaitkan dengan orang-orang elite. Hari ini, Prabowo menentukan takhta untuk rakyat dan harta untuk rakyat,” ucapnya.
Pigai juga menegaskan bahwa kritik sebagai bagian dari perbaikan kebijakan tetap diperbolehkan dalam sistem demokrasi. Namun, ia menyayangkan apabila kritik tersebut berujung pada upaya penghapusan program yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat.
“Saya memberi kesempatan kepada orang boleh memberi kritikan, tetapi tidak boleh mau meniadakan, menghilangkan program yang baik ini,” ujarnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
