Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menanggapi wacana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Ia menyatakan bahwa pembahasan mengenai usulan tersebut saat ini masih dalam tahap pematangan di tingkat fraksi DPR RI.
Pernyataan itu disampaikan Paloh usai acara pelepasan Tim Safari NasDem Pulau Jawa di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu, 21 Februari 2026.
"Sedang digodok oleh kawan-kawan di DPR ya, fraksi DPR, tentu dengan Komisi II. Saya serahkan dulu pada mereka untuk bersama dengan para pimpinan fraksi lainnya," ujar Paloh.
Terkait besaran ambang batas, Paloh memberi isyarat bahwa Partai NasDem masih konsisten dengan usulan sebelumnya, yakni 7 persen. Menurutnya, konsistensi sikap politik partai menjadi hal yang penting.
"Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten aja di situ, kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya," tegasnya.
Baca Juga: Bahlil: Impor Etanol untuk Kembangkan Energi Bersih
Paloh menilai peningkatan ambang batas parlemen tidak hanya soal angka, melainkan bagian dari upaya penyederhanaan sistem multipartai di Indonesia menuju selected party. Ia meyakini langkah tersebut dapat membuat praktik demokrasi berjalan lebih efektif.
"NasDem berpikir sejujurnya dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki. Jadi agak bisa jadi perenungan bagi kita," tutur Paloh.
Ia juga mengkritik kondisi demokrasi yang dinilainya terlalu berfokus pada jumlah partai politik tanpa mempertimbangkan manfaat dan kualitas moralitas yang dihasilkan.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (NTVnews)
"Kita terlalu gembira dengan banyaknya seluruh partai-partai politik untuk dan atas nama kepentingan demokrasi itu sendiri. Tapi di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa asas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita milikin," lanjutnya.
Lebih jauh, Paloh mengingatkan agar bangsa tidak hanya terpaku pada aspek pencitraan atau “kulit luar” dalam politik. Ia menekankan bahwa substansi, efektivitas, dan kapasitas intelektual harus menjadi penggerak utama dalam demokrasi.
"Kita melihat kulit luar itu jauh lebih penting, sebuah pencitraan jauh lebih hebat dibandingkan esensi soulotentiknya yang kita miliki," ujarnya.
Menutup pernyataannya, Paloh menegaskan bahwa partai politik memikul tanggung jawab besar dalam membangun kesadaran masyarakat tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ia menekankan pentingnya keteladanan pemimpin politik agar bangsa tidak terjebak dalam praktik kepura-puraan.
"Siapa saja yang berani berbicara dan mengutarakan pikiran-pikirannya yang hebat, itu harus disertai juga dengan nilai keteladanan yang ada pada dirinya. Ucapan yang sebanding juga dengan perbuatan. Ada konsistensi di sana. Bangsa ini butuh itu. Kalau enggak kita terjebak pada seluruh kepura-puraan terus-menerus dari waktu ke waktu," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
