Ilustrasi TNI. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kesediaan Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan 8.000 pasukan perdamaian pada pertemuan Board of Peace (BoP) menandai transformasi penting dalam arah politik luar negeri Indonesia.
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan kesediaan itu tidak muncul sebagai respons spontan, melainkan sebagai manifestasi diplomasi aktif yang bertumpu pada legitimasi moral dan kepentingan strategis jangka panjang.
“Indonesia tidak lagi sekadar menyuarakan perdamaian, tetapi turut membentuk arsitekturnya,” kata Khairul, Sabtu, 21 Februari 2026.
Sehari sebelum pertemuan BoP, di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa setiap inisiatif perdamaian harus kembali pada prinsip kedaulatan penuh Palestina.
Menurut Khairul, penjelasan ini penting untuk memastikan Indonesia tidak terseret dalam upaya rekonstruksi yang abai pada dimensi keadilan.
“Dalam forum pertemuan perdana para pemimpin BoP, Presiden Prabowo kemudian menggemakan kompas moral tersebut agar kontribusi Indonesia tetap berpijak pada Solusi Dua Negara sebagai pilar utama,” katanya.
Khairul memandang ISF merupakan platform stabilisasi baru yang dibangun di atas kolaborasi multi-negara dengan struktur komando besar. Ketika Indonesia menyatakan kesediaan menjadi Wakil Komandan, status diplomatik Indonesia langsung naik satu tingkat.
Menurutnya, posisi ini bukan hanya soal prestise, tetapi akses terhadap proses pengambilan keputusan yang menentukan arah masa depan Gaza. Pasalnya, Gaza pasca-gencatan senjata menghadapi kehancuran yang menghentak, dengan puluhan juta ton puing dan jaringan terowongan yang menegaskan residu konflik.
Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers menyambut kesiapan Indonesia untuk menempati posisi Deputy Commander sebagai sinyal komitmen nyata dari Asia Tenggara.
“Langkah ini memberi ruang strategis bagi TNI untuk berada di jantung koordinasi operasi stabilisasi multinasional,” kata dia.
Bagi TNI, lanjut Khairul, keterlibatan dalam Combined Joint Operations Center membawa nilai strategis yang tidak ternilai. Menurutnya, Operasi besar seperti ini membuka kesempatan untuk meningkatkan interoperabilitas, memperkuat logistik lintas negara, dan mengadopsi standar komando koalisi tingkat tinggi.
“Ini adalah lompatan pembelajaran yang sulit diperoleh dalam misi perdamaian reguler,” ujarnya.
Namun, dia mengingatkan jika Gaza bukan wilayah demonstrasi kapabilitas, melainkan ruang ancaman asimetris yang sulit diprediksi. Sisa elemen bersenjata, jaringan bawah tanah, dan kelompok penolak pelucutan senjata menjadikan operasi stabilisasi sangat rentan provokasi.
“Dalam konteks inilah sensitivitas situasional dan presisi kontra-intelijen menjadi penentu keberhasilan operasi,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
