Putin Tawarkan Mediasi untuk Redakan Ketegangan Iran dan Negara Teluk

Ntvnews.id, Moskow - Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan pemanfaatan hubungan Moskow dengan Iran guna membantu meredakan situasi di Timur Tengah pasca-serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel.

Dilansir dari Reuters, Kamis, 5 Maret 2026, Putin menyampaikan tawaran itu dalam percakapan telepon dengan para pemimpin tiga negara Teluk Arab, dengan menyatakan kesediaannya menjadi mediator antara mereka dan Iran.

Dalam rangkaian pembicaraan pada Senin, 2 Maret 2026 waktu setempat dengan pemimpin Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Qatar, Putin mengkritik serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran.

Negara-negara Teluk yang dikenal sebagai sekutu dekat AS itu turut menjadi sasaran serangan rudal dan drone Iran setelah Washington dan Tel Aviv melancarkan serangan udara pada Sabtu, 28 Februari 2026

Baca Juga: Korban Tewas Serangan Gabungan AS-Israel di Iran Tembus 1.045 Orang

Berdasarkan keterangan Kremlin terkait pembicaraan Putin dengan Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan, pemimpin Rusia tersebut menawarkan diri untuk menyampaikan keberatan UEA atas serangan itu kepada Teheran. Dalam komunikasi itu, "kedua belah pihak menekankan perlunya gencatan senjata segera dan kembali ke proses politik dan diplomatik," demikian pernyataan Kremlin.

Dalam percakapan terpisah dengan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Kremlin menyebut kedua pemimpin membahas kekhawatiran atas meluasnya konflik dan potensi keterlibatan pihak ketiga. Sementara kepada Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, Putin menegaskan kesiapan Rusia untuk berupaya menstabilkan kawasan.

Arsip - Ledakan akibat serangan rudal Iran ke Tel Aviv, Israel, 28 Februari 2026. ANTARA/Xinhua/Chen Junqing/am. (Antara)

Sehari sebelumnya, Minggu, 1 Maret 2026, Putin mengecam tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Kementerian Luar Negeri Rusia bahkan menuding AS dan Israel telah membawa Timur Tengah "ke dalam jurang eskalasi yang tak terkendali."

Meski demikian, Moskow juga berupaya menjaga hubungan dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump, mengingat Washington berperan sebagai mediator dalam perundingan damai terkait Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa Rusia berkepentingan untuk melanjutkan proses negosiasi tersebut.

"Kami memiliki kepentingan sendiri yang harus kami lindungi, dan merupakan kepentingan kami untuk melanjutkan negosiasi ini (mengenai Ukraina)," kata Peskov.