Ntvnews.id, Teheran - Sekitar 1.900 kapal komersial dilaporkan tertahan di kawasan Selat Hormuz, khususnya di perairan Teluk Persia, setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Sejak awal konflik tersebut, Teheran secara efektif membatasi akses di jalur pelayaran strategis itu, terutama bagi kapal-kapal yang memiliki keterkaitan dengan negara penyerang. Akibatnya, aktivitas pelayaran di selat tersebut praktis terhenti.
Sejumlah kapal yang sebelumnya bersiap melintasi Selat Hormuz tidak dapat melanjutkan perjalanan karena meningkatnya ketegangan militer. Banyak di antaranya akhirnya memilih menjatuhkan jangkar di perairan terbuka sambil menunggu situasi mereda.
Meski demikian, Iran menyatakan bahwa kapal dari negara lain di luar AS dan Israel masih diperbolehkan melintas, dengan syarat tidak terlibat atau mendukung agresi terhadap Iran serta tetap mematuhi aturan keselamatan dan keamanan yang berlaku.
Juru bicara komando terpadu angkatan bersenjata Iran, Markas Pusat Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaqari, pada Rabu, 25 Maret 2026 waktu setempat menegaskan bahwa aturan di selat tersebut telah diubah dan kondisi tidak akan kembali seperti sebelum konflik. Ia juga menekankan bahwa entitas yang berafiliasi dengan AS dan Israel tidak memiliki hak untuk melintas.
Berdasarkan data pelacakan kapal secara real-time dari MarineTraffic pada periode 20 hingga 22 Maret, tercatat sekitar 1.900 kapal tidak dapat bergerak di sekitar Selat Hormuz.
Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 324 kapal curah, 315 kapal pengangkut minyak atau bahan kimia, 267 kapal pengangkut produk minyak, serta 211 kapal tanker minyak mentah.
Perusahaan analisis Vortexa menyebutkan bahwa sekitar 190 juta barel minyak mentah dan produk turunannya berada di atas kapal tanker yang tertahan di kawasan tersebut.
Selain itu, terdapat pula 177 kapal kargo umum, 174 kapal kontainer, 98 kapal pengangkut gas petroleum cair, 42 kapal pengangkut aspal atau bitumen, 37 kapal angkut berat, serta 34 kapal tanker LPG atau kimia. Sisanya terdiri dari berbagai jenis kapal lain, seperti kapal Ro-Ro, kapal pengangkut bahan bakar, hingga kapal angkut berat.
Perusahaan pelayaran asal Jerman, Hapag-Lloyd, juga melaporkan bahwa enam kapalnya tidak dapat beroperasi di wilayah Teluk Persia akibat ketegangan yang masih berlangsung.
Di tengah situasi tersebut, tarif angkutan laut mengalami kenaikan signifikan, sementara opsi rute alternatif masih terbatas.
Direktur analisis maritim Baltic and International Maritime Council, Filipe Gouveia, mengatakan kepada Anadolu bahwa dampak penghentian lalu lintas maritim terhadap pasar pelayaran akan sangat bergantung pada sejumlah faktor.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan harga bahan bakar, durasi penutupan selat, serta jumlah kapal yang diizinkan Iran untuk melintas menjadi penentu utama. Ketegangan di kawasan juga turut mendorong lonjakan tarif angkutan.
Kenaikan tarif paling terasa pada sektor kapal tanker, baik untuk minyak mentah maupun produk turunannya.
Ia mengungkapkan bahwa sejak 27 Februari, Baltic Dirty Tanker Index naik 49 persen, sementara Baltic Clean Tanker Index melonjak 78 persen hingga 20 Maret. Tarif pengiriman di sektor kontainer juga ikut terdampak dan mengalami peningkatan.
Lonjakan biaya tersebut turut dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar serta penerapan biaya tambahan darurat oleh perusahaan pelayaran.
Dalam kondisi normal, sekitar 30 persen ekspor minyak global melalui jalur laut, 4 persen kargo curah kering, dan 3 persen volume kontainer melewati Selat Hormuz.
Namun, hanya sebagian kecil ekspor dari kawasan Teluk Persia yang dapat dialihkan ke jalur alternatif. Sementara itu, jalur darat tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menggantikan volume pengiriman yang biasa melintasi selat tersebut.
Selain itu, sekitar 5,5 persen armada kapal tanker dunia dan 1,5 persen armada kapal kontainer kargo kering saat ini berada di kawasan Teluk Persia.
(Sumber: Antara)
Ilustrasi jalur pelayaran di Selat Hormuz, Teluk Persia. (Anadolu)