Menkomdigi Marahi Meta: Kalau Urusan Palestina Langsung Hilang, Hoaks Lain Lama!

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 5 Mar 2026, 18:23
thumbnail-author
Moh. Rizky
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. (Tiktok)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid marah. Kemarahan ini menyasar perwakilan di Indonesia dari perusahaan raksasa teknologi, Meta.

Penyebabnya, sensor yang diberlakukan media sosial milik Meta cenderung menargetkan pihak tertentu. Keberatan ini disampaikan Meutya, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Meta di Sequis Tower Building, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Maret 2026.

"Tapi kemarin saya pasang foto saya ketika saya di Palestina, cepat sekali langsung dihilangkan, Pak," ujar Meutya dalam unggahan akun TikTok @storyof.meutyahafid, Kamis, 5 Maret 2026.

Pihak Meta menilai apa yang terjadi pada Meutya ialah terkait distribusi. Politikus Golkar itu pun membantah.

"Bukan distribusinya, kenapa? Bagi isu-isu tertentu, self-censorship dilakukan. Tapi bagi hal-hal yang memang mengganggu di Indonesia, baik itu hoaks terkait kesehatan, hoaks terkait pemerintahan, hoaks yang mengadu domba masyarakat terkait SARA, hoaks yang terkait hal-hal lainnya, itu kenapa lama?" tutur Meutya.

"Tapi kalau urusan Palestina, langsung hilang tuh," imbuhnya.

Meutya meminta Meta memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

"Apa keberpihakannya terhadap, pengguna kita berapa di sini? Itu juga kita nggak pernah dapat, Pak," tuturnya.

Bahkan, kata Meutya pengguna berbagai platform media sosial Meta di Indonesia, seperti Facebook, Instagram hingga WhatsApp saja, pemerintah tak mengetahuinya.

"Saya selalu tanya, kita berapa sih? Kenapa kami pun tidak bisa tahu pengguna? Kan secara teknologi semua terdata, Pak. Algoritma pun sampai sekarang nggak bisa," jelasnya.

Meutya lantas mengingatkan akan adanya konsekuensi apabila Meta tak mematuhi ketentuan yang dibuat pemerintah. "Setiap negara akan melakukan caranya masing-masing, Pak, kalau tidak diubah," tegasnya.

Sementara, Kepala Kebijakan Publik Meta untuk Indonesia, Berni Moestafa menyampaikan terima kasih terhadap atensi yang diberikan oleh Meutya. Meta, kata Berni, mengupayakan agar platform-nya tetap aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti keluhan-keluhan Meutya tersebut. 

"Dan kami sudah memberikan komitmen untuk menindaklanjuti apa yang tadi sudah dibicarakan dan disampaikan oleh Ibu Menteri," ujar Berni.

"Agar bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang tentunya diharapkan membuat platform kami lebih aman buat kita semua. Mungkin sekian dulu," imbuhnya.

x|close