Trump Mau Ambil Alih Kuba di Tengah Krisis Energi dan Tekanan Ekonomi

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka melontarkan ambisi untuk mengambil alih Kuba di tengah krisis berat yang melanda negara tersebut. Pernyataan ini muncul saat Kuba menghadapi tekanan ekonomi dan energi yang semakin parah, termasuk pemadaman listrik besar-besaran.

Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, Trump mengaitkan rencananya dengan sejarah panjang hubungan AS–Kuba.

"Anda tahu, sepanjang hidup saya, saya telah mendengar tentang Amerika Serikat dan Kuba. Kapan Amerika Serikat akan melakukannya?" kata Trump kepada wartawan, dilansir AFP.

Ia kemudian menegaskan keyakinannya untuk benar-benar mengambil langkah tersebut.

"Saya percaya saya akan mendapatkan kehormatan untuk mengambil alih Kuba," imbuh Trump.

Baca Juga: Terungkap Nama Anak Ketiga Rizky Billar dan Lesti Kejora, Terinspirasi dari Pemain Liverpool

Pernyataan itu menjadi salah satu sinyal paling jelas terkait kemungkinan intervensi AS terhadap Kuba, sekaligus menegaskan arah kebijakan Trump yang semakin agresif terhadap negara tersebut. Dalam pandangannya, kondisi Kuba saat ini membuka peluang bagi AS untuk bertindak lebih jauh.

"Entah saya membebaskannya, mengambilnya-atau berpikir saya bisa melakukan apa pun yang saya inginkan dengannya, Anda ingin tahu yang sebenarnya. Mereka adalah negara yang sangat lemah saat ini," katanya.

Situasi yang dimaksud Trump merujuk pada krisis energi akut yang tengah melanda Kuba. Negara berpenduduk sekitar 9,6 juta jiwa itu mengalami pemadaman listrik total akibat terganggunya jaringan listrik nasional. Pihak Union Nacional Electrica de Cuba (UNE) menyatakan bahwa gangguan tersebut merupakan “pemadaman total jaringan listrik nasional,” dan upaya pemulihan tengah dilakukan.

Krisis ini bukan kejadian tunggal. Infrastruktur pembangkit listrik Kuba yang sudah tua membuat pemadaman hingga 20 jam per hari menjadi hal yang lazim di sejumlah wilayah. Kondisi semakin memburuk setelah pasokan energi utama terganggu.

Sejak jatuhnya sekutu utama Kuba, Nicolas Maduro, pada awal Januari lalu, tekanan terhadap ekonomi pulau itu meningkat tajam. Pasokan minyak yang sebelumnya menjadi penopang utama terhenti, sementara AS mempertahankan blokade minyak secara de facto. Akibatnya, tidak ada impor minyak sejak 9 Januari.

Baca Juga: Iran Ancam Serang Perusahaan Amerika Serikat, Pekerja Diminta Segera Dievakuasi

Dampaknya meluas ke berbagai sektor. Selain memperparah krisis listrik, pembatasan energi juga memaksa maskapai penerbangan mengurangi jadwal ke Kuba, yang pada akhirnya memukul sektor pariwisata—salah satu sumber devisa utama negara tersebut.

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah Kuba mulai mengambil langkah adaptif. Untuk meredam krisis sekaligus merespons tuntutan dari Washington, pejabat tinggi ekonomi Kuba membuka peluang baru bagi diaspora.

Menteri Perdagangan Luar Negeri sekaligus Wakil Perdana Menteri, Oscar Perez-Oliva, menyatakan bahwa pengungsi Kuba kini diperbolehkan berinvestasi dan memiliki bisnis di dalam negeri.

"Kuba terbuka untuk menjalin hubungan komersial yang lancar dengan perusahaan-perusahaan AS" dan "juga dengan warga Kuba yang tinggal di Amerika Serikat dan keturunan mereka," katanya.

Langkah ini dipandang sebagai indikasi tekanan ekonomi yang semakin dalam, sekaligus upaya Kuba untuk menarik modal asing di tengah keterbatasan sumber daya.

Di sisi lain, dinamika politik juga ikut memanas. Laporan menyebutkan bahwa pemerintahan Trump mengirim sinyal kepada Havana terkait keinginan agar Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, disingkirkan dari kekuasaan.

Kombinasi antara krisis energi, tekanan ekonomi, dan dorongan politik dari AS memperkuat konteks pernyataan Trump. Dalam situasi ini, retorika “mengambil alih” Kuba bukan sekadar komentar spontan, melainkan bagian dari tekanan strategis yang lebih luas terhadap negara tersebut.