PM Inggris Tegaskan Operasi di Selat Hormuz Bukan Misi NATO

Ntvnews.id, Inggris - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa upaya membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz tidak akan dilakukan dibawah naungan misi NATO.

"Kami bekerja sama dengan pihak lain untuk menyusun rencana yang kredibel untuk Selat Hormuz guna memastikan bahwa kami dapat membuka kembali jalur pelayaran," katanya dalam konferensi pers pada Senin, 16 Maret 2026.

"Izinkan saya tegaskan: itu tidak akan dan tidak pernah direncanakan sebagai misi NATO. Itu harus menjadi aliansi mitra, itulah sebabnya kami bekerja sama dengan mitra di Eropa, di Teluk, dan dengan AS," kata Starmer.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta sejumlah negara, termasuk China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris, untuk mengirim kapal perang guna mengamankan jalur vital perdagangan energi tersebut.

Ia bahkan memperingatkan bahwa NATO menghadapi “masa depan yang sangat buruk” jika gagal menjaga keamanan selat tersebut.

Baca Juga: Donald Trump Ancam Masa Depan NATO Jika Sekutu Tak Bantu Amankan Selat Hormuz

Namun, respons dari sejumlah negara menunjukkan penolakan terhadap gagasan tersebut. Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski menyatakan negaranya tidak memiliki rencana untuk terlibat.

Harian Financial Times juga melaporkan bahwa Prancis tidak mendukung inisiatif yang diusulkan oleh Trump.

Di sisi lain, Prancis disebut tengah menjajaki kerja sama dengan negara-negara di Eropa dan kawasan Teluk Persia untuk melakukan patroli bersama setelah konflik di Timur Tengah mereda.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas menyampaikan bahwa pihaknya akan membahas kemungkinan perluasan misi angkatan laut Aspides hingga ke Selat Hormuz dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels.

Baca Juga: Jerman Tegaskan Tak Akan Ikut Amankan Selat Hormuz, Sebut Konflik AS–Iran Bukan Perang NATO

Misi Aspides sendiri saat ini melibatkan kapal dari Yunani dan Italia yang bertugas melindungi pelayaran di Laut Merah. Namun, juru bicara pemerintah Yunani Pavlos Marinakis menegaskan bahwa negaranya akan menolak jika operasi tersebut diperluas ke Selat Hormuz.

Ketegangan di kawasan meningkat setelah serangan yang dilakukan Amerika Serikat bersama Israel terhadap target di Iran, termasuk ibu kota Teheran, pada 28 Februari lalu yang menyebabkan korban sipil.

Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di kawasan, yang memicu eskalasi konflik lebih luas.

Dampaknya, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz terhenti secara de facto. Jalur tersebut merupakan salah satu rute utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global, sehingga gangguan yang terjadi turut memengaruhi ekspor serta produksi energi dunia.

(Sumber: Antara)