Presiden Korsel Serukan Sistem Darurat Energi di Tengah Gejolak Global

Ntvnews.id, Seoul - Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, meminta jajaran pemerintahannya untuk segera menyiapkan serta menerapkan sistem tanggap darurat guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan minyak dan gas.

Kebijakan ini diambil di tengah berlanjutnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang memicu ketidakstabilan di pasar energi global.

Dalam rapat kabinet, Lee juga mendorong percepatan pengesahan anggaran tambahan yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah serta kelompok masyarakat rentan yang terdampak lonjakan harga energi, sebagaimana dilaporkan Yonhap.

Ia menekankan bahwa semakin cepat anggaran tambahan yang bersifat “darurat masa perang” disiapkan dan disahkan, maka dampaknya akan semakin besar dalam meredam tekanan ekonomi.

Dilansir dari Anadolu Agency, Rabu, 25 Maret 2026, Lee juga menginstruksikan kementerian terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komoditas yang berpotensi mengalami gangguan pasokan.

Baca Juga: Pemerintah Bahas Kebijakan Energi dan Stimulus Ekonomi, Fokus Jaga Stabilitas di Tengah Ancaman Krisis

Ia meminta agar dampak yang mungkin terjadi dihitung secara cermat, sekaligus mencari sumber alternatif guna menyusun langkah darurat yang solid dan mencegah skenario terburuk.

Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan telah menerapkan kebijakan pembatasan sementara harga bahan bakar sejak 13 Maret guna menjaga stabilitas pasar energi, dengan penyesuaian dilakukan setiap dua pekan. Tahap kedua kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Jumat mendatang.

Lee Jae-myung (BBC)

Di sisi lain, Lee juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi krisis untuk meraih keuntungan. Imbauan ini muncul setelah jaksa pada Senin mulai menyelidiki dugaan praktik kolusi oleh perusahaan penyulingan minyak dalam menentukan harga di pasar domestik.

Selain itu, ia turut mengajak masyarakat untuk berperan dalam penghematan energi. Pemerintah mendorong institusi publik menerapkan sistem pembatasan penggunaan kendaraan berdasarkan nomor pelat setiap lima hari, serta mengimbau warga agar lebih banyak menggunakan transportasi umum.