Ilustrasi - Kapal tanker melintas di Selat Hormuz, Iran. (ANTARA/Anadolu/py.) (Antara)
Ntvnews.id, Teheran - Parlemen Iran berencana menerapkan rezim navigasi baru di Selat Hormuz yang akan mengatur lalu lintas kapal secara lebih ketat, termasuk kewajiban perizinan dan penerapan tarif transit. Kebijakan ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi, pada Senin.
"Dengan persetujuan parlemen, rezim baru akan diberlakukan di selat tersebut," kata Boroujerdi seperti dikutip penyiar IRIB.
Ia menjelaskan bahwa dalam skema baru tersebut, tidak ada kapal yang diizinkan melintas tanpa persetujuan dari otoritas Iran. Selain itu, pemerintah Iran juga akan menjamin keamanan pelayaran sekaligus memberlakukan biaya bagi kapal yang melintas di jalur strategis tersebut.
Baca Juga: Mahal Banget! Segini Biaya Sekali Lewat Selat Hormuz Iran, Bisa Tembus Rp 33,8 Miliar
Sebelumnya, ketegangan di kawasan meningkat setelah pada 28 Februari Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil.
Iran kemudian merespons dengan serangan balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer milik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Eskalasi konflik tersebut berdampak pada terganggunya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz yang merupakan jalur vital distribusi minyak dan gas alam cair dari kawasan Teluk Persia ke pasar global.
Baca Juga: Trump Klaim AS Mulai Kuasai Selat Hormuz di Tengah Konflik dengan Iran
Situasi ini memicu blokade de facto yang turut memengaruhi produksi dan ekspor energi, serta mendorong kenaikan harga bahan bakar di berbagai negara.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
