Kemenhan Pastikan Pembelian Jet Tempur KAAN Gunakan Pinjaman Luar Negeri

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Pertahanan memastikan bahwa rencana pengadaan pesawat tempur KAAN dari Turkish Aerospace Industries dilakukan melalui skema pinjaman luar negeri.

Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi isu yang beredar mengenai pembelian jet tempur generasi kelima tersebut oleh Indonesia.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan, Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa saat ini telah ada kontrak awal dalam jumlah terbatas yang tengah diproses.

Baca Juga: Tegang dengan Iran, 150 Pesawat Tempur AS Siaga di Eropa dan Timur Tengah

"Untuk KAAN, sudah ada kontrak awal dalam jumlah terbatas yang saat ini masih dalam proses aktivasi melalui mekanisme pinjaman luar negeri (PLN) bersama Kementerian Keuangan," kata Rico Ricardo Sirait saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis, 2 April 2026.

Pernyataan tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa Indonesia telah menandatangani kontrak awal terkait rencana pembelian pesawat tempur KAAN.

Berdasarkan informasi yang beredar, Indonesia disebut akan mengakuisisi hingga 48 unit jet tempur KAAN, dengan pengiriman yang diperkirakan dimulai pada tahun 2032.

Namun, Rico belum memberikan rincian lebih lanjut terkait jumlah pasti pengadaan maupun besaran anggaran yang akan digunakan.

"Pengadaan akan dilakukan bertahap sesuai kesiapan anggaran dan kebutuhan TNI," tutup dia.

Baca Juga: Afghanistan Tembak Jatuh Pesawat Tempur F-16 Pakistan

Informasi mengenai rencana pembelian 48 unit pesawat tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan melalui media sosial, salah satunya akun Instagram @isds.indonesia.

Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa kontrak pembelian ditandatangani antara Kemenhan dan Turkish Aerospace Industries saat pameran industri pertahanan International Defence Industry Fair (IDEF) yang berlangsung di Istanbul pada pertengahan 2025.

Akun tersebut juga menyebutkan nilai kontrak mencapai 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp251 triliun, meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait angka tersebut dari pihak pemerintah.

(Sumber: Antara)