Pramono Teken Surat Pembangunan PLTSa, Jakarta Siap olah Sampah Jadi Energi

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan bahwa pihaknya telah resmi menandatangani surat pengajuan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) kepada pemerintah pusat.

Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan serta Menteri LHK sebagai langkah percepatan penanganan sampah di Jakarta. Dalam rencana tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pembangunan PLTSa di dua lokasi, yaitu Bantar Gebang dan Tanjungan, Jakarta Utara.

"Jakarta sudah secara resmi saya sudah menandatangani surat kepada Menteri Pangan, kepada Menko Pangan dan Menteri LHK, untuk dua lokasi yaitu yang pertama di Bantar Gebang, yang kedua adalah Tunjungan," ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 2 April 2026.

Kedua fasilitas ini dirancang memiliki kapasitas pengolahan sampah sekitar 3.000 hingga 4.000 ton per hari, sehingga mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir secara signifikan.

Selain dua proyek baru tersebut, Pramono juga memastikan bahwa pembangunan PLTSa di kawasan Sunter yang sebelumnya sempat tertunda kini akan segera dilanjutkan.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan satu lokasi tambahan untuk memperkuat sistem pengolahan sampah berbasis energi.

"Maka kalau itu bisa dilakukan, maka di Jakarta per setiap hari sampahnya yang untuk apa, feeder kepada PLTSa-PLTSa ini kurang lebih sampai dengan, kalau sekarang sekitar 7.000," terangnya.

Baca Juga: Pramono Yakin WFH Bisa Kurangi Biaya BBM

Penanganan Sampah di Pasar Induk Kramat Jati (Humas Pemprov DKI)

Baca Juga: Pramono Beberkan Biang Kerok Sampah Menumpuk di Jakarta

Saat ini, volume sampah harian di Jakarta berkisar antara 7.500 ton per hari. Dengan hadirnya beberapa PLTSa baru, kapasitas pengolahan ditargetkan bisa mencapai hingga 10.000 ton per hari. Artinya, jika seluruh proyek berjalan sesuai rencana, persoalan sampah di Jakarta berpotensi tertangani secara menyeluruh.

Pramono juga menyinggung adanya dukungan regulasi dari pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden. Kebijakan ini dinilai memberikan kepastian ekonomi bagi investor, sehingga mendorong minat pelaku usaha untuk membangun PLTSa, termasuk di Jakarta.

"Karena memang dengan keputusan Presiden mengeluarkan Perpres bahwa apa, biayanya itu 20 sen, secara ekonomi bagi para pengusaha akan menjadi ekonomi karena mereka bisa melakukan itu. Sehingga sekarang banyak orang berlomba-lomba untuk membangun PLTSa salah satunya di Jakarta," imbuhnya.

Sementara itu, terkait fasilitas RDF (Refuse Derived Fuel) di Rorotan, Pramono menyebutkan bahwa operasionalnya telah berjalan tanpa perlu seremoni besar. Saat ini, fasilitas tersebut sudah memasuki tahap commissioning dengan kapasitas pengolahan sekitar 700 ton sampah per hari.

"Saya termasuk yang tidak terlalu tertarik untuk resmi-meresmikan, udah jalan aja. Dan sekarang sudah commissioning tiap hari rata-rata 700 ton per hari," ungkap Pramono Anung.