Trump desak NATO Berani Kirim Kapal Militer ke Selat Hormuz

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden AS Donald Trump mendesak anggota Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk mengumpulkan keberanian mengirimkan kapal angkatan laut ke Selat Hormuz.

“Mereka harus berani masuk dan mengirimkan kapal-kapal mereka ke sana dan menikmatinya,” kata Trump kepada harian Politico, Kamis.

Dalam pernyataannya yang terkesan meremehkan aliansi militer tersebut, Trump menyinggung absennya NATO di Selat Hormuz, yang kini berada di bawah kendali Iran sebagai respon atas serangan gabungan AS-Israel terhadap Teheran.

“Saya tidak peduli. Saya tidak membutuhkan mereka,” jawab Trump ketika ditanya apakah ia frustasi terhadap NATO.

Jalur pelayaran Selat Hormuz, yang dilalui sekitar 20 juta barel minyak setiap hari, telah terganggu sejak awal Maret sebagai imbas konflik antara AS-Israel dan Iran.

Trump telah berulang kali mendesak sekutu Eropa dan negara-negara Teluk untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mengamankan selat tersebut, dengan alasan bahwa negara-negara yang bergantung pada minyak yang melalui Hormuz harus bertanggung jawab untuk membukanya kembali.

Menurut laporan The Wall Street Journal, Trump akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Washington minggu depan.

Sepanjang sejarah, NATO hanya sekali menggunakan Pasal 5 dari perjanjian pertahanan kolektifnya, yaitu setelah serangan teroris tahun 2001 terhadap AS.

Pasal tersebut menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota, yang mewajibkan sesama anggota membantu pihak yang diserang.

Namun kini, sekutu NATO mengkritik Trump karena memulai perang melawan Iran tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan mereka.

Dalam wawancara terpisah dengan harian Inggris, The Telegraph, Trump menyebut anggota NATO “pengecut” dan mempertimbangkan kemungkinan AS menarik diri dari aliansi tersebut.

Meninggalkan NATO secara sepihak—sebuah langkah yang telah diisyaratkan Trump sejak masa jabatan pertamanya—akan menghadapi rintangan aturan yang signifikan.

Undang-undang tahun 2023 melarang presiden AS mana pun untuk menarik diri dari aliansi tanpa dukungan mayoritas dua pertiga di Senat AS.

Sumber: Anadolu

Baca Juga: Trump Siapkan Serangan Baru ke Iran, Ancaman Zaman Batu Picu Ketegangan Global

ANTARA