Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menggelar Town Hall Meeting sebagai langkah evaluasi dan pembenahan kinerja Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta, pada Rabu, 15 April 2026.
Kegiatan tersebut dilakukan menyusul mencuatnya kasus yang dinilai mencoreng wajah ibu kota, aduan warga di aplikasi Jaki malah dibalas foto hasil buatan AI.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov DKI mengundang berbagai unsur pemerintahan, mulai dari PPSU, lurah, camat, wali kota hingga bupati, serta jajaran terkait lainnya. Langkah ini diambil untuk memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat lapangan.
Pramono pun menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya nyata untuk memperbaiki sistem kerja PPSU agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
"Acara ini diadakan semata-mata memang untuk memperbaiki kinerja PPSU yang ada di Jakarta. Walaupun setelah kami dalami berbagai persoalan, termasuk yang di Kalisari, memang itu betul-betul mencoreng wajah Jakarta," ucapnya di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 15 April 2026.
Ia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari sistem hingga tata kelola. Menurutnya, tidak boleh ada lagi celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.
Selain itu, Pramono juga menekankan pentingnya budaya kerja yang berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar menyenangkan atasan. Ia meminta seluruh jajaran lebih fokus pada pelayanan langsung kepada masyarakat.
Pramono Anung (Ntvnews.id/Adiansyah)
"Saya minta tidak boleh lagi hanya sekadar memberikan atau menyenangkan pimpinan, tetapi kerja riil di lapangan," tegasnya.
Meski demikian, Pramono tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja PPSU dan jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam satu tahun terakhir. Ia menyebut sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, mulai dari peningkatan infrastruktur hingga pengakuan Jakarta sebagai kota yang semakin aman dan kompetitif di tingkat global.
Melalui agenda ini, Pramono berharap semangat baru dapat tumbuh di kalangan PPSU dan seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
"Mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat untuk PPSU dan jajaran pemerintah di DKI Jakarta untuk memperbaiki diri," tutup Pramono Anung.
Diberitakan sebelumnya, bahwa Lurah Kalisari, Siti Nurhasanah telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Keputusan ini diambil oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur sembari menunggu hasil investigasi Inspektorat.
Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga integritas pelayanan publik, terutama dalam sistem pengaduan berbasis aplikasi.
"Untuk berapa lama dinonaktifkan, nanti kita lihat hasil pemeriksaan Inspektorat," ucap Munjirin, Selasa, 7 April 2026.
Selain itu, petugas PPSU yang terlibat dalam kasus ini juga telah menerima sanksi awal berupa Surat Peringatan (SP) 1. Proses pembinaan dan evaluasi lanjutan akan dilakukan sesuai hasil pemeriksaan.
Pramono Anung (Ntvnews.id/Adiansyah)