DPR AS Ajukan Pemakzulan Menhan Pete Hegseth, Tuduhan Kejahatan Perang di Iran

Ntvnews.id, Washington D.C - Sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat bersiap mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth atas dugaan keterlibatannya dalam kejahatan perang di Iran.

Resolusi pemakzulan tersebut akan diperkenalkan oleh anggota DPR Yassamin Ansari pada Rabu waktu setempat, dengan tuduhan mencakup keterlibatan dalam agresi militer AS-Israel terhadap Iran, penyalahgunaan wewenang, hingga buruknya pengelolaan Departemen Pertahanan. 

Sejumlah legislator dari Partai Demokrat turut mendukung langkah ini, termasuk Steve Cohen, Jasmine Crockett, dan Sarah McBride. Ansari menilai Hegseth berperan dalam perang yang dinilainya ilegal dan dipicu oleh kebijakan Presiden Donald Trump terhadap Iran.

Salah satu pasal pemakzulan menuduh Hegseth melanggar sumpah jabatan dengan mengawasi operasi militer yang tidak sah serta membahayakan personel militer AS. Ia juga dituduh melakukan kejahatan perang dengan menargetkan warga sipil dan melanggar hukum konflik bersenjata, termasuk serangan terhadap sekolah perempuan di Minab, Iran.

“Selain itu, dakwaan tersebut menyoroti penanganan informasi sensitif yang tidak tepat, termasuk penggunaan aplikasi Signal pada ponsel pribadi untuk membahas rencana serangan terhadap target di Yaman,” sebut laporan tersebut, seperti dikutip dari Press TV, Jumat, 17 April 2026.

Baca Juga: Iran Ancam Tutup Laut Merah Jika Amerika Blokade Kapal Tankernya di Selat Hormuz

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth. (ANTARA/Anadolu) (Antara)

“Hegseth juga dituduh menghalangi kemampuan Kongres dalam mengawasi militer dengan menahan informasi terkait aksi militer di Venezuela, Iran, dan negara lainnya,” imbuh laporan itu.

Tuduhan lain mencakup dugaan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk peluncuran investigasi yang dianggap bermuatan politik terhadap sejumlah pejabat terpilih.

Meski demikian, upaya pemakzulan ini diperkirakan sulit berhasil karena Dewan Perwakilan Rakyat saat ini dikuasai Partai Republik, sehingga peluang untuk meloloskan resolusi tersebut relatif kecil. 

Perang yang dilancarkan pemerintahan Trump terhadap Iran sejak 28 Februari terus menuai kritik luas di dalam negeri AS. Biaya konflik yang membengkak hingga puluhan miliar dolar serta kekhawatiran atas menipisnya persenjataan menjadi sorotan publik.

Ilustrasi - Kapal tanker melintas di selat Hormuz, Iran. (ANTARA/Anadolu/aa.) (Antara)

Tekanan politik terhadap Trump juga meningkat, dengan tingkat persetujuan publik yang menurun. Di Kongres, mayoritas anggota Partai Demokrat mendukung langkah pemakzulan, sementara Partai Republik secara tegas menolaknya.

Di sisi lain, Iran mengklaim kemenangan setelah konflik selama 40 hari tersebut berakhir dengan diterimanya proposal dari Teheran oleh Washington dalam kesepakatan gencatan senjata.

Pada 8 April, kedua negara menyepakati penghentian sementara konflik selama dua minggu setelah AS menerima proposal 10 poin dari Iran, menandai meredanya ketegangan yang sebelumnya memicu eskalasi besar di kawasan.