Caption : Petugas KPK saat memasuki Kantor Pemkab Tulungagung untuk memberikan sosialisasi kepada 34 Kepala OPD di Tulungagung (Destyan Sujarwoko) (Antara)
Ntvnews.id, Tulungagung, Jawa Timur - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan sebanyak 34 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sekaligus melakukan penggeledahan di sejumlah kantor dinas pada Jumat.
Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan lanjutan atas dugaan tindak pidana korupsi yang mencuat setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo.
Berdasarkan pantauan di lapangan, tim penyidik KPK mulai mendatangi kompleks perkantoran Pemkab Tulungagung sejak pagi, sekitar pukul 09.00 WIB. Sejumlah kendaraan operasional tampak terparkir di kawasan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang diduga menjadi lokasi penggeledahan untuk mencari dokumen dan barang bukti tambahan.
Baca Juga: KPK Pulangkan 11 Saksi Kasus Pemerasan di Tulungagung
Di waktu yang sama, KPK juga menggelar kegiatan sosialisasi dan pembinaan dengan mengumpulkan 34 kepala OPD di Ruang Praja Mukti. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman terkait penanganan perkara serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Tulungagung Ahmad Mugiyono menyebutkan bahwa para kepala OPD menerima undangan resmi untuk menghadiri kegiatan tersebut.
“Kami diundang untuk mengikuti sosialisasi terkait kegiatan KPK di Tulungagung,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, para pejabat juga dipanggil secara bergiliran untuk mendapatkan arahan langsung dari tim KPK. Mereka diminta untuk meningkatkan transparansi dan bekerja secara kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Baca Juga: KPK Geledah Pendopo dan Kantor PUPR Tulungagung Usai OTT Bupati
“Intinya kami diminta memperbaiki pola pemerintahan ke depan agar lebih baik dan bersikap kooperatif,” kata Ahmad.
KPK turut mengingatkan seluruh pejabat daerah agar siap memenuhi panggilan jika diperlukan dalam proses penyidikan selanjutnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
