Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa proses negosiasi terkait dua kapal milik Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz masih berlangsung, dengan situasi yang dinilai semakin kompleks akibat dinamika internal di Iran.
Dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu, 22 April 2026, Sugiono menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar RI di Teheran terus melakukan upaya diplomatik untuk membebaskan dua kapal yang mengangkut sekitar dua juta barel minyak mentah.
"Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri. Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa," ujar Menlu.
Baca Juga: Infografik: Selat Hormuz Ditutup, Ini Dampaknya
Selain itu, pembahasan juga mencakup syarat-syarat pelayaran di Selat Hormuz yang masih dinegosiasikan. Sugiono mengungkapkan adanya pertemuan yang diinisiasi oleh Inggris dan Prancis bersama lebih dari 20 negara untuk merumuskan strategi bersama guna membuka kembali jalur pelayaran tersebut.
"Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara daring di rapat tersebut. Yang intinya, pertama bahwa negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol yang bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz. Karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikenal dengan freedom of navigation," katanya.
Baca Juga: Menlu Pastikan Kapal Pertamina yang Tertahan di Selat Hormuz Tak Ganggu Stok BBM Nasional
Ia menambahkan bahwa negara-negara peserta juga mendukung langkah diplomasi dan negosiasi politik untuk meredakan ketegangan di kawasan tersebut. Selain itu, terdapat wacana pemberian perlindungan terhadap kapal-kapal yang melintas sesuai hukum internasional atau melalui mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Tapi, tentu saja ini masih dalam pembicaraan yang lebih lanjut," tambah Sugiono.
(Sumber: Antara)
Menlu RI Sugiono (kiri), Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026) ANTARA/Prisca Triferna Violleta (Antara)