Kemendagri Akui Banyak Laporan soal Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Penggunaan APBD Jadi Sorotan

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan perhatian khusus terhadap dinamika yang terjadi di Kalimantan Timur, menyusul munculnya demonstrasi yang ditujukan kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. Sorotan ini tidak lepas dari berbagai aduan yang masuk serta perkembangan opini publik yang terus dipantau pemerintah pusat.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa Kemendagri saat ini melakukan pendampingan secara khusus terhadap pemerintah daerah tersebut.

"Ya Kaltim ini Pak, Pak, Kaltim ini sedang kita, sedang kita dampingi secara khusus. Karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang ada di publik begitu ya," kata Bima Arya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Dalam proses pendampingan itu, Kemendagri juga menaruh perhatian besar pada pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah pusat telah memberikan sejumlah catatan, terutama terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai perlu lebih hati-hati dan selaras dengan prinsip efisiensi.

Baca Juga: 

"Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi. Gitu, ya. Jadi ya Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kemendagri menurunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk memantau aktivitas pemerintahan di Kalimantan Timur. Selain itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) juga aktif menjalin komunikasi dengan kepala daerah guna mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Bima menekankan bahwa prinsip efisiensi harus menjadi pijakan utama dalam kepemimpinan daerah, termasuk dalam penggunaan fasilitas dan kebijakan anggaran.

"Ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang. Dan pemimpin itu, ya kan harus yang paling, yang paling terakhir senang itu pemimpin. Yang paling terakhir enak itu pemimpin," tutur Bima Arya.

Baca Juga: BPS Ungkap Puluhan Ribu Rumah di Papua Barat Daya Belum Layak Huni

Ia juga menegaskan bahwa orientasi seorang pemimpin seharusnya tidak bertumpu pada fasilitas, melainkan pada hasil kerja dan kinerja nyata bagi masyarakat.

"Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas. Pemimpin itu pada karya dan kinerja. Ya kita berharap ada semangat itu yang di yang disadari oleh kepala daerah termasuk oleh Pak Gubernur," imbuhnya.

Kemendagri memastikan akan terus memberikan arahan kepada Gubernur Kalimantan Timur agar lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran. Setiap program diharapkan benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan. Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja. Ya kalau tidak dirasakan oleh warga, ya di apa di, tidak usah dilanjutkan lagi, begitu," ucapnya.