Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menemui para orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan di daycare di Yogyakarta. ANTARA/HO-KemenPPPA (Antara)
Ntvnews.id , Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, berharap kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha dapat menjadi momentum evaluasi secara nasional terhadap layanan penitipan anak di Indonesia.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, Arifah menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat berbagai aspek untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Ia menyampaikan, “Ke depan, pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat regulasi, perizinan, serta pengawasan, terhadap penyelenggaraan daycare agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Kami berharap Yogyakarta dapat menjadi titik awal evaluasi nasional untuk memastikan seluruh daycare di Indonesia memenuhi standar perlindungan anak secara optimal," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi.
Kementerian PPPA juga mengungkap data yang menunjukkan masih banyak daycare yang belum memenuhi standar.
Baca Juga: Puan Minta Pemerintah Sediakan Daycare Layak, Sebab Sudah Diatur UU
“Kualitas layanan masih menjadi tantangan besar. Sekitar 44 persen belum memiliki izin atau legalitas dan hanya 30,7 persen yang memiliki izin operasional," kata Arifah Fauzi. Selain itu, hanya sekitar 12 persen daycare yang memiliki tanda daftar dan 13,3 persen berbadan hukum.
Dari sisi tata kelola, masih terdapat berbagai kekurangan, seperti sekitar 20 persen daycare yang belum memiliki standar operasional prosedur (SOP), serta 66,7 persen sumber daya manusia pengelola yang belum tersertifikasi.
Arifah diketahui mengunjungi Yogyakarta pada Senin, 27 April 2026 untuk mengawal langsung penanganan kasus kekerasan terhadap anak di daycare tersebut.
Dalam kunjungan itu, ia juga bertemu dengan para orang tua korban guna memastikan proses penanganan berjalan dengan baik.
Ia menegaskan, “Saya datang ke Yogyakarta dengan satu tujuan, bagaimana kita bersama-sama melihat kasus yang terjadi di Yogyakarta, yang sedang menjadi perhatian publik. Kami memastikan seluruh proses berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada korban," ucap Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
Baca Juga: Menteri PPPA Tegaskan Kekerasan Anak Tak Bisa Ditoleransi, Soroti Kasus Daycare di Yogyakarta
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola daycare di wilayahnya melalui edukasi, pengawasan, serta penguatan regulasi.
Ia mengatakan, “Kami mengikuti arahan Ibu Menteri untuk memperkuat koordinasi di daerah, baik dalam langkah-langkah yang bersifat darurat maupun upaya lanjutan yang perlu dipantau bersama. Arahan yang telah disampaikan akan segera kami jalankan, termasuk pelaksanaan regulasi yang ada," ucapnya.
Hasto juga memastikan bahwa tuntutan dari para orang tua korban akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah, tidak hanya terkait pemulihan anak, tetapi juga dukungan bagi orang tua, termasuk aspek sosial dan pekerjaan mereka.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
