Arsip - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan konferensi pers di Ruang Briefing Pers James S. Brady di Gedung Putih pada 6 April 2026, di Washington DC. (ANTARA/Celal Güne?/Aadolu/pri.) (ANTARA/Celal Güne?/Aadolu/pri.) (Antara)
Ntvnews.id, Washington D.C - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Iran telah memberi tahu dirinya bahwa negara tersebut berada dalam kondisi kolaps.
Trump bahkan menyebut Teheran meminta Washington segera membuka kembali Selat Hormuz sambil berupaya menyelesaikan persoalan internal kepemimpinan mereka.
"Iran baru saja memberi tahu kami bahwa mereka berada dalam 'kondisi kolaps'. Mereka ingin kami 'membuka Selat Hormuz' secepat mungkin, sementara mereka berusaha menyelesaikan persoalan kepemimpinan mereka (yang saya yakin akan bisa mereka atasi!). Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!" tulis Trump melalui akun Truth Social miliknya.
Meski demikian, Trump tidak menjelaskan bagaimana pesan tersebut diterimanya maupun siapa pihak yang menyampaikannya.
Pernyataan Trump pada Selasa itu muncul di tengah laporan mengenai ketidakpuasannya terhadap proposal terbaru Iran terkait kelanjutan perundingan damai putaran kedua di Islamabad, Pakistan, yang hingga kini belum menemui titik terang.
Trump disebut kecewa karena Iran lebih memilih memprioritaskan negosiasi mengenai Selat Hormuz terlebih dahulu dan menunda pembahasan soal program nuklir, yang menjadi salah satu fokus utama AS dalam konflik dengan Teheran sejak akhir Februari.
Baca Juga: Trump Klaim Ingin Tinggal di Istana Buckingham Saat Kunjungan Raja Charles III ke AS
"Kami sudah jelas mengenai garis merah kami, dan Presiden hanya akan menyetujui kesepakatan yang baik bagi rakyat Amerika dan dunia," ujar juru bicara Gedung Putih Olivia Wales kepada TIME saat dimintai tanggapan terkait proposal tersebut.
Trump dalam beberapa kesempatan juga terus menyuarakan klaim bahwa kepemimpinan Iran sedang mengalami kekacauan di tengah konflik melawan AS. Namun, pernyataan tersebut belum pernah disertai bukti konkret.
Situasi ini muncul ketika pemerintah AS sendiri sedang menghadapi tenggat waktu terkait keterlibatan militernya di Iran.
Berdasarkan War Powers Act 1973 atau Undang-Undang Perang AS, presiden hanya memiliki kewenangan terbatas untuk membawa negara ke dalam konflik bersenjata tanpa persetujuan Kongres. Trump diketahui memiliki batas waktu hingga 1 Mei untuk memperoleh izin Kongres guna melanjutkan operasi militer terhadap Iran.
Arsip foto - Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjalan menuju Gedung Putih setibanya di Washington, DC, dari Memphis, Tennessee, Amerika Serikat, pada 23 Maret 2026. ANTARA/Celal Güne?/Anadolu/pri. (ANTARA/Celal Güne?/Anadolu/pri) (Antara)
Aturan tersebut mengharuskan presiden membatasi pengerahan militer dalam konflik yang berlangsung lebih dari 60 hari kecuali mendapatkan otorisasi khusus dari Kongres.
Sementara itu, pihak Iran membantah keras narasi bahwa pemerintahan mereka berada di ambang keruntuhan. Para pejabat Iran justru mengeluarkan pernyataan terkoordinasi di media sosial untuk menunjukkan soliditas pemerintahan.
Seorang juru bicara militer Iran bahkan menegaskan kepada media pemerintah pada Selasa, 28 April 2026, bahwa konflik belum berakhir dan memperingatkan kemungkinan serangan balasan apabila terjadi aksi militer baru.
Baca Juga: Ketua DPR AS Soroti Perlindungan Trump Usai Insiden Penembakan
"Kami tidak menganggap perang telah berakhir. Situasi masih dianggap sebagai masa perang dan basis data sasaran serta perlengkapan pasukan telah diperbarui," ujarnya seperti dikutip media pemerintah Iran.
"Rakyat tercinta diyakinkan bahwa jika agresi musuh diulangi, Republik Islam Iran dan Angkatan Darat Iran akan menghadapinya dengan alat, metode, dan arena baru." imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
