Menpora Erick Thohir (kiri) bersama Sekretaris Kemenpora Suyadi Pawiro (kanan) saat memberikan pemaparan kepada media di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengungkapkan proses transformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Erick menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan dan ruang yang diberikan kepada Kemenpora untuk melakukan pembenahan di lingkungan kementerian.
Ia mengatakan hasil dari pembenahan tersebut mulai terlihat melalui peningkatan kinerja dan penilaian transformasi birokrasi Kemenpora yang kini mencapai 83 persen.
Menurut Erick, capaian tersebut meningkat dibandingkan penilaian sebelumnya. Ia juga mengapresiasi pendampingan yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selama proses pembenahan berlangsung.
Baca Juga: Erick Thohir Sebut Tata Kelola Kemenpora Mulai Naik Kelas
“Sekarang penilaiannya mencapai 83 persen. Tentu, itu belum menjadi target akhir dan akan terus kami tingkatkan meskipun sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.
Selain transformasi birokrasi, Kemenpora kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Erick menilai capaian tersebut menjadi bagian dari perkembangan positif dalam perbaikan tata kelola kementerian.
“Alhamdulillah, kami kembali mendapatkan WTP. Itu menjadi hal yang positif bagi upaya perbaikan tata kelola Kemenpora,” katanya.
Erick juga menyebut tindak lanjut Kemenpora terhadap temuan BPK telah mencapai 81 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata kementerian dan lembaga lainnya yang tercatat sebesar 76 persen.
Baca Juga: Erick Thohir: Timnas Indonesia Bisa Turunkan Pemain Terbaik di FIFA ASEAN Cup
Meski mencatat sejumlah kemajuan, Erick menegaskan Kemenpora masih harus meningkatkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara.
“Kalau bisa, pertanggungjawaban terhadap keuangan negara terus kami dorong ke angka yang jauh lebih tinggi,” ujar Erick.
Ia menilai capaian transformasi birokrasi serta predikat WTP menjadi indikator bahwa pembenahan tata kelola di Kemenpora mulai memberikan hasil.
Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran, Kemenpora akan meningkatkan penerapan sistem e-procurement dan e-budgeting.
Erick menegaskan seluruh proses penganggaran harus dilakukan secara terbuka sehingga pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan dan celah penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
