Petinggi Suzuki dan Toyota Curhat ke Pemerintah RI, dari Pasar Lesu Hingga Usulan Relaksasi TKDN Hybrid

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 13 Jul 2025, 11:57
thumbnail-author
Muslimin Trisyuliono
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Ilustrasi. Kendaraan hybrid. (Foto: Istimewa) Ilustrasi. Kendaraan hybrid. (Foto: Istimewa)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu degan tiga produsen otomotif besar asal Jepang, yakni Toyota, Suzuki, dan Daihatsu saat menghadiri World Expo 2025 Osaka, Jepang.

Dalam kesempatan tersebut, Menperin mendengarkan masukan dari ketiga produsen tersebut terkait penurunan penjualan hingga meminta danya relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan hybrid.

Awalnya, Menperin mendapat curahan hati Chairman Suzuki Motor Corporation, Osamu Suzuki,  terkait penurunan signifikan penjualan kendaraan niaga ringan di Indonesia. 

Baca juga: Harga Emas Antam Akhir Pekan Stabil, Segram Masih Rp1.919.000

Osamu Suzuki menyatakan kekhawatirannya atas kondisi pasar yang menurun, yang berdampak pada produk andalan mereka seperti Suzuki Carry. 

Namun, pihak Suzuki tetap berkomitmen mendukung pasar Indonesia dan menyambut baik arahan Menperin untuk tidak melakukan PHK.

Menperin menanggapi hal itu dengan menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi berbagai kebijakan untuk merangsang kembali permintaan kendaraan niaga, termasuk melalui pembelian pemerintah daerah dan insentif fiskal untuk UMKM.

Sementara itu, pihak Toyota Motor Corporation dalam pertemuan tersebut, juga menyampaikan aspirasi penting kepada Menperin. 

Pihak Toyota meminta adanya relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan hybrid. Saat ini, beberapa varian hybrid Toyota seperti Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross sudah mencapai TKDN di atas 40 persen.

Namun mereka mengusulkan agar regulasi TKDN untuk kendaraan elektrifikasi lebih fleksibel guna menarik investasi dan mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan.

Menperin menyambut positif usulan tersebut dan menyatakan bahwa pemerintah terbuka untuk mendiskusikan relaksasi TKDN secara selektif dengan tetap menjaga arah kebijakan industrialisasi dalam negeri. 

“Kami akan pelajari permintaan tersebut, karena prinsipnya kita ingin membangun industri otomotif nasional yang kuat namun juga kompetitif secara global,” ujar Menperin dalam keterangan resminya, Minggu 13 Juli 2025.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu petinggi Toyota, Suzuki, dan Daihatsu. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu petinggi Toyota, Suzuki, dan Daihatsu.

Baca juga: Dorong Perluasan Program MBG, DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi Makan Bergizi Gratis di Tapung Riau

Menperin juga memastikan bahwa program insentif Low Cost Green Car (LCGC) akan terus dilanjutkan hingga tahun 2031. 

Hal ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan kendaraan bagi masyarakat serta mendukung transisi elektrifikasi secara bertahap.

“Program LCGC terbukti berhasil meningkatkan kepemilikan kendaraan masyarakat dan mendukung industri otomotif nasional. Oleh karena itu, insentif untuk LCGC akan kami lanjutkan hingga 2031,” jelas Menperin. 

Hal ini diharapkan memberikan kepastian jangka panjang bagi prinsipal dan pelaku industri untuk terus memproduksi dan mengembangkan kendaraan hemat energi di dalam negeri.

Kemenperin juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan prinsipal otomotif sangat penting, terutama dalam menghadapi transisi elektrifikasi, tantangan global, serta menjaga keseimbangan antara produksi lokal dan ekspor.

“Pasar otomotif Indonesia sangat besar, dan industri ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kita harus jaga bersama agar tidak terjadi guncangan di sektor ini,” tutup Menperin.

x|close