Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan pidato saat acara kaleidoskop kinerja Kementerian HAM 2025 di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin, 5 Januari 2026. (ANTARA/Fath Putra Mulya) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mencatat menerima sebanyak 1.372 laporan masyarakat sepanjang tahun 2025, yang terdiri atas 604 laporan di kantor pusat dan 768 laporan melalui kantor wilayah.
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan jumlah pengaduan tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya, saat urusan HAM masih berada di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.
“Kalau dulu cuma 70 pengaduan yang masuk, waktu masih dulu, sekarang sudah 1.300-an,” kata Pigai dalam pidatonya pada acara kaleidoskop kinerja Kementerian HAM 2025 di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin, 5 Januari 2026.
Berdasarkan data kementerian, daerah dengan jumlah laporan terbanyak berasal dari DKI Jakarta sebanyak 129 laporan, diikuti Jawa Barat 75 laporan, serta Jawa Tengah dan Kalimantan Timur yang masing-masing mencatat 38 laporan.
Baca Juga: Menteri HAM Minta Polisi Usut Tuntas Teror Terhadap Aktivis dan Influencer
Sementara itu, kantor wilayah Kementerian HAM dengan penerimaan laporan tertinggi tercatat di Sumatera Utara dengan 153 laporan, Jawa Timur 75 laporan, Nusa Tenggara Timur 61 laporan, dan Sumatera Barat sebanyak 30 laporan.
“Dulu di bawah 100, sekarang sudah 1.300-an pengaduan, artinya kepercayaan kepada pemerintah makin meningkat, khususnya kepercayaan kepada Kementerian HAM makin meningkat,” ujar Pigai.
Selain menerima laporan masyarakat, Pigai menyampaikan bahwa Kementerian HAM sebagai lembaga yang baru berdiri juga mempercepat pengarusutamaan HAM melalui penyusunan regulasi.
Baca Juga: Menteri HAM Bentuk Tim Khusus Atasi Konflik Warga Sumut Lawan PT Toba Pulp Lestari
Sepanjang tahun 2025, kementerian tersebut telah menerbitkan sebanyak 17 peraturan menteri.
Salah satu regulasi yang diterbitkan adalah Peraturan Menteri HAM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan HAM.
“17 permen ini menjadi permen yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia hasil produksi dari Kementerian HAM,” ucap Pigai.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
