Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjawab pertanyaan media dalam wawancara cegat (doorstop) usai Press Statement Pemusnahan Uang Palsu di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026). ANTARA/Rizka Khaerunnisa. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2026 mengalami perlambatan dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) turun menjadi 29,5 persen.
Posisi ULN Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 433,4 miliar dolar AS atau tumbuh 0,8 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 yang mencapai 1,9 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan ULN dipengaruhi oleh dinamika utang luar negeri sektor publik dan sektor swasta.
Posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 214,7 miliar dolar AS dengan pertumbuhan 3,8 persen (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,5 persen.
Menurut BI, perlambatan tersebut dipengaruhi aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
BI menjelaskan ULN pemerintah dikelola secara hati-hati, terukur, dan akuntabel sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp7.506 T per Februari 2026
Berdasarkan sektor ekonomi, pemanfaatan ULN pemerintah terbesar dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1 persen, administrasi pemerintah dan pertahanan serta jaminan sosial wajib 20,2 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
BI juga mencatat ULN pemerintah masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total utang pemerintah.
Sementara itu, posisi ULN swasta pada triwulan I 2026 tercatat sebesar US$191,4 miliar, turun dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar US$194,2 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 1,8 persen.
Penurunan tersebut terjadi baik pada kelompok lembaga keuangan maupun perusahaan nonkeuangan. Secara tahunan, ULN lembaga keuangan mengalami kontraksi 3,6 persen, sedangkan perusahaan nonkeuangan turun 1,3 persen.
Adapun sektor dengan kontribusi terbesar terhadap ULN swasta berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan dan penggalian dengan total pangsa mencapai 80,4 persen.
Baca Juga: Bank Indonesia Catat Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.658 Triliun pada Kuartal I 2026
BI menyebut struktur ULN swasta juga masih didominasi utang jangka panjang yang mencapai 76,6 persen dari total ULN swasta.
Secara keseluruhan, BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat karena didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN terhadap PDB tercatat turun dari 30 persen pada triwulan IV 2025 menjadi 29,5 persen pada triwulan I 2026.
Selain itu, komposisi ULN Indonesia juga didominasi utang jangka panjang dengan pangsa sebesar 85,4 persen dari total keseluruhan ULN.
“Peran ULN juga terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Ramdan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
