Menteri Koperasi Ferry Juliantono (tengah) menyampaikan paparan dalam Seminar Nasional “Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi” di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa, 11 Agustus 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Musi Banyuasin, Sumsel - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dapat memberikan dukungan pembiayaan kepada koperasi yang mengembangkan usaha pengolahan kelapa sawit, termasuk untuk pembangunan pabrik crude palm oil (CPO).
Hal itu disampaikan Ferry dalam Seminar Nasional "Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi" di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa, 11 Agustus 2026.
Menurut Ferry, pembiayaan dibutuhkan agar koperasi dapat memperluas perannya. Koperasi diharapkan tidak hanya mengelola sektor perkebunan, tetapi juga terlibat langsung dalam proses hilirisasi komoditas sawit.
Kementerian Koperasi mencatat jumlah koperasi di Indonesia mencapai 222.462 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30.817 merupakan koperasi produsen dan 2.587 koperasi bergerak di sektor perkebunan.
Baca Juga: Menkop Dorong UMKM Jayawijaya Berkembang melalui Koperasi
Di sisi lain, struktur perkebunan kelapa sawit nasional saat ini terdiri atas 54 persen perkebunan yang dikelola perusahaan besar, 43 persen perkebunan rakyat, dan 3 persen perkebunan negara.
Ferry menilai besarnya kontribusi perkebunan rakyat membuka ruang bagi koperasi untuk memperkuat keterlibatannya dalam industri sawit. Salah satu bentuknya melalui pembangunan fasilitas pengolahan CPO.
Dukungan pembiayaan tersebut telah disalurkan LPDB kepada sejumlah koperasi yang mengembangkan industri pengolahan sawit. Salah satunya Koperasi Mandiri Makmur yang memperoleh pembiayaan untuk pembangunan pabrik CPO.
“Salah satunya seperti Koperasi Mandiri Makmur juga sudah diberikan pembiayaan oleh LPDB dalam memproduksi CPO, yang saat ini pembangunannya sudah 45 persen,” ujarnya.
Baca Juga: Menkop Dorong Koperasi Syariah Sebagai Solusi Permodalan
Ferry mengatakan keberadaan pabrik CPO yang dikelola koperasi dapat memperkuat posisi petani dalam rantai bisnis sawit. Langkah tersebut juga dinilai mampu meningkatkan nilai tambah yang dapat dinikmati masyarakat di daerah.
Ia mendorong koperasi untuk meningkatkan kegiatan usahanya dari sekadar mengelola perkebunan menjadi pengolah hasil perkebunan. Dengan begitu, koperasi tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS), tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi dari proses hilirisasi.
Menurut Ferry, penguatan akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan pengembangan usaha tersebut.
Dengan dukungan modal, koperasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengolahan dan memperluas kegiatan bisnis hingga menghasilkan berbagai produk turunan dari kelapa sawit.
Pemerintah, lanjut Ferry, terus mendorong pengembangan hilirisasi sawit melalui koperasi. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat posisi koperasi sebagai badan usaha dalam perekonomian nasional.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
