DEN: Bansos Akan Beralih ke Transfer Tunai Rp5,4 Juta per Penerima, Didukung Sistem AI

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengubah skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dari bentuk barang menjadi transfer tunai langsung kepada penerima manfaat.

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut.

Menurutnya, perubahan pola penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari percepatan transformasi digital yang tengah dijalankan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Luhut menjelaskan, penggunaan AI akan menjadi fondasi dalam pengelolaan data nasional sehingga berbagai program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran. Melalui sistem tersebut, pemerintah akan memiliki basis data yang lebih akurat untuk mengidentifikasi penerima manfaat.

Baca Juga: Kalau Dapur Distop, Siapa yang Memberi Makan 82,9 Juta Orang?

Selain digunakan dalam program bansos, sistem data tunggal berbasis AI juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Luhut, teknologi tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai profil pelaku UMKM. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan, pendampingan usaha, hingga akses permodalan dapat dirancang secara lebih efektif.

“Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena teknologi,” katanya.

Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menerapkan sistem pemerintahan digital terintegrasi berbasis AI. Dengan populasi yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun mendatang, pemanfaatan teknologi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka (Setpres)

Luhut menambahkan, sistem digital yang sedang dikembangkan akan memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan terhadap berbagai program dan layanan secara lebih menyeluruh. Mulai dari proses pengumpulan data hingga implementasi kebijakan dapat dipantau secara real time guna meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan.

“Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Luhut menekankan bahwa pengembangan sistem digital tersebut sepenuhnya melibatkan talenta dalam negeri. Ia menyebut keterlibatan sumber daya manusia Indonesia sebagai bukti kemampuan nasional dalam membangun teknologi yang mendukung transformasi tata kelola pemerintahan.

“Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” kata Luhut.

Rencana transformasi bansos dan penerapan sistem pemerintahan berbasis AI tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas program bantuan sosial sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM melalui kebijakan yang lebih terukur dan berbasis data.