Pemerintah Siapkan Kredit Khusus Perempuan Pelaku Usaha Mikro dan Bunga 8 Persen

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan skema baru tersebut merupakan transformasi pembiayaan PNM Mekaar yang selama ini memiliki suku bunga berkisar 18 hingga 25 persen.

"Skema baru tersebut diharapkan memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan," ujar Haryo Limanseto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.

Menurut Haryo, penurunan bunga menjadi 8 persen flat per tahun akan membuat beban cicilan para pelaku usaha perempuan menjadi lebih ringan.

Baca Juga: Prabowo Soroti Ketimpangan Bunga Kredit: Ibu-ibu Mekaar Bayar 24 Persen, Pengusaha Besar Hanya 9 Persen

"Sehingga ibu-ibu yang mau berusaha, yang sedang berusaha, dan yang pernah serta akan kembali berusaha dapat memperoleh pembiayaan yang jauh lebih terjangkau," katanya.

Melalui skema baru tersebut, perempuan pelaku usaha mikro dapat memperoleh pembiayaan hingga Rp15 juta per debitur dengan jangka waktu pinjaman antara enam hingga 24 bulan.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mempercepat inklusi keuangan sekaligus memperluas kesempatan perempuan untuk mengembangkan usahanya.

Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah tengah menyiapkan regulasi pendukung serta mengalokasikan dukungan fiskal berupa subsidi bunga atau subsidi marjin sebesar Rp2,62 triliun pada 2026.

Baca Juga: Akses Hunian Makin Mudah, Kredit Program Perumahan Dimanfaatkan 91.045 Debitur

“Dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menghadirkan akses pembiayaan yang lebih terjangkau, meningkatkan kapasitas usaha perempuan pelaku usaha mikro, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Haryo.

Hingga 28 Juni 2026, realisasi penyaluran Kredit Program tercatat mencapai Rp167,97 triliun atau sekitar 49,20 persen dari target tahun ini sebesar Rp341,39 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp147,70 triliun kepada 2,32 juta debitur. Rasio kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga di level 2,39 persen atau setara dengan 50,83 persen dari target plafon KUR 2026.

Sementara itu, realisasi penyaluran kredit program lainnya meliputi Kredit Alsintan sebesar Rp71,10 miliar, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp91,93 miliar, serta Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp17,74 triliun.

"Pemerintah tidak hanya memastikan akses pembiayaan bagi UMKM tetap tersedia, tetapi juga terus menyempurnakan berbagai skema Kredit Program agar semakin tepat sasaran, lebih inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha di berbagai sektor. Melalui penguatan Kredit Program, kita ingin mendorong semakin banyak masyarakat yang naik kelas dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usahanya," ujar Haryo.

Sebelumnya, saat Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Jakarta pada Senin, 29 Juni 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan terus memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM agar semakin inklusif, mudah diakses, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses pembiayaan formal.