Prabowo Siapkan Tanda Kehormatan bagi Pejabat yang Berperan Wujudkan Program B50

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana menganugerahkan tanda kehormatan berupa bintang penghargaan kepada sejumlah pejabat yang dinilai memiliki kontribusi penting dalam keberhasilan penerapan Program Mandatori Biodiesel B50.

Beberapa pejabat yang disebut akan menerima penghargaan tersebut antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, serta sejumlah pejabat lain yang turut terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Saat meresmikan Program Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat, Kamis, 9 Juli 2026, Presiden meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyiapkan daftar nama pejabat yang dinilai berjasa dalam pencapaian program tersebut untuk diberikan penghargaan.

"Nanti Mensesneg coba saya minta nama-nama, Menteri ESDM, Dirut Pertamina, Menko Ekonomi, Pak Rosan, dan pejabat lain, saya minta mereka-mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50, saya minta nama-namanya, saya ingin memberi tanda kehormatan, bintang penghargaan kepada mereka-mereka," kata Prabowo.

Baca Juga: Bahlil Umumkan Indonesia Tak Lagi Impor Solar Berkat Penerapan B50

Prabowo menjelaskan, pemberian penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, jasa, serta hasil kerja yang telah diberikan bagi bangsa dan negara melalui keberhasilan implementasi B50.

Ia menegaskan, pencapaian tersebut menjadi prestasi besar yang memberikan manfaat bagi Indonesia dan seluruh rakyatnya.

"Yang dapat bintang semua yang pangkatnya sudah tinggi. Bukan soal pangkat, soal pekerjaan, jasa, hasil untuk bangsa dan negara. B50 ini hasil besar untuk bangsa dan negara dan rakyat," kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyatakan Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan mandatori biodiesel B50.

Baca Juga: Prabowo: Indonesia Jadi Negara Pertama yang Terapkan Biodiesel B50

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengoptimalkan sumber daya alamnya demi kepentingan masyarakat.

"Ini bukan sekadar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi," kata Prabowo.

Program Mandatori B50 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri, sekaligus memperkuat ketahanan energi dan perekonomian nasional.

Pelaksanaan program tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati, serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 mengenai kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50 persen ke dalam minyak solar

Baca Juga: Tok! Prabowo Luncurkan Program Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Karawang

Dalam implementasinya, badan usaha bahan bakar nabati, badan usaha bahan bakar minyak, serta badan usaha penyalur diwajibkan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila melanggar ketentuan tersebut, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha.

Pemerintah juga memberikan masa transisi hingga Rabu, 30 September 2026, bagi badan usaha BBM untuk menghabiskan stok biodiesel B40. Selanjutnya, Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program B50 setiap tiga bulan.

Pemerintah memastikan implementasi B50 telah dipersiapkan secara menyeluruh, mencakup aspek teknis, pasokan, distribusi, hingga regulasi. Pengujian dilakukan pada enam sektor pengguna mesin diesel, yaitu sektor otomotif, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, dan kereta api. Uji coba tersebut melibatkan kementerian dan lembaga, badan usaha, asosiasi, kalangan akademisi, pemilik teknologi, serta industri pengguna.

(Sumber: Antara)