Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memecat oknum Bea Cukai yang terbukti terlibat dalam praktik pemalsuan pita cukai. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027 dengan mendorong akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen.
Strategi tersebut ditempuh melalui penguatan kolaborasi Pemerintah, sektor swasta, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal.
“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mencapai 6 persen di tahun 2027 dibutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen. Target ini akan dicapai melalui kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Danantara,” ucap Purbaya, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dalam rangka pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027, Selasa 1 September 2026.
Target tersebut didukung oleh fundamental ekonomi nasional yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Pada Semester I 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,45 persen (cumulative-to-cumulative) dengan inflasi yang tetap terkendali. Likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit.
Baca juga: Cek Fakta: Video Purbaya Minta Perlindungan Publik untuk Bongkar Mafia Ternyata Hasil AI
Neraca perdagangan Januari–Juni 2026 tetap mencatat surplus, sementara cadangan devisa hingga Juli mencapai USD145,3 miliar.
Ia menyebut sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif.
Aliran modal masuk hingga 28 Agustus 2026 mencapai Rp140,6 triliun.
Kinerja APBN juga tetap solid. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen secara (yoy), sementara belanja negara tetap tumbuh kuat dengan defisit terkendali pada level 0,91 persen terhadap PDB.
Untuk mengakselerasi investasi dan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara agar setiap instrumen dapat bekerja secara optimal dan saling menguatkan.
Purbaya menyebut APBN diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan publik, tetapi juga menjadi katalis bagi peningkatan peran swasta dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.
“APBN difokuskan untuk memenuhi kebutuhan publik dan berperan sebagai katalis untuk membangkitkan peran swasta dalam akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan,” jelas Menkeu.
Dalam kerangka tersebut, Pemerintah akan berperan sebagai katalisator investasi, sementara sektor swasta menjadi motor penggerak utama.
Danantara didorong untuk mempercepat investasi produktif, khususnya pada sektor strategis dan hilirisasi yang memiliki nilai tambah tinggi serta berdampak besar terhadap transformasi ekonomi nasional.
Baca juga: Purbaya Ancam Pecat Oknum Bea Cukai yang Ikut 'Main' Pita Cukai Palsu
Sinergi juga diperkuat melalui kebijakan moneter dan sektor keuangan. Kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjamin independensi bank sentral.
Sementara itu, sektor keuangan terus diperkuat agar semakin inklusif, dalam, dan stabil sehingga mampu memperluas akses pembiayaan dan menggerakkan sektor riil.
Pemerintah bersama Bank Indonesia juga akan terus menjaga stabilitas ekonomi makro melalui pengendalian inflasi, penjagaan suku bunga tetap kompetitif, serta stabilitas nilai tukar rupiah.
Di sektor strategis, khususnya minyak dan gas bumi, optimalisasi didorong melalui reaktivasi sumur tidak aktif, percepatan pengembangan cadangan, pemanfaatan teknologi, penguatan pengawasan dan perbaikan iklim investasi hulu migas.
Akselerasi pertumbuhan dan investasi tetap berjalan seiring dengan komitmen menjaga APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
Pemerintah melanjutkan reformasi fiskal melalui optimalisasi penerimaan dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif, penguatan kualitas belanja melalui efisiensi dan refocusing, serta pembiayaan defisit yang inovatif, hati-hati (prudent), dan berkelanjutan.
“Berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, memperkuat investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi tersebut harus didukung oleh APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” tegas Menkeu.
Baca juga: Purbaya Ungkap Dugaan Pelanggaran Pajak Perusahaan Baja China, Negara Rugi Rp5 Triliun
Komitmen tersebut tercermin dalam arsitektur RAPBN 2027. Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, dengan defisit anggaran dijaga sebesar 2,40 persen terhadap PDB.
Untuk mendukung target tersebut, Pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, dan suku bunga SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Sementara itu, ICP diasumsikan USD75 per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.
Dalam pembahasan bersama Komisi XII DPR RI dan kementerian/lembaga terkait, lifting minyak berubah menjadi 612,5 ribu barel per hari.
Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan pada 2027 turun ke rentang 6,0–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, rasio Gini 0,362–0,367, serta Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,575.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
