Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal rencana penambahan saham 10 persen PT Freeport Indonesia (PTFI).

Erick mengatakan realisasi rencana penambahan saham masih menunggu finalisasi rencana investasi dari Freeport Indonesia.

"Masih dalam status pembicaraan. Memang Freeport sendiri, mereka akan bikin planning dulu nih investasinya berapa. Dari situ kalau sudah ada angka besarnya baru kita duduk lagi. Ini hal yang lumrah," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa perhitungan rencana investasi memang harus dilakukan secara hati-hati.

Baca juga: Jalin Kerjasama, Antam Resmi Borong 30 Ton Emas dari Freeport

"Namanya proyeksi, business plan, terus total investasi kan harus dihitung benar," ungkapnya.

Namun, ia berharap pembahasan ini dapat diselesaikan secepatnya.

"Ya secepatnya. Tergantung nanti proses daripada finalisasi angka-angkanya," jelas Erick.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan menargetkan penambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10 persen.

Jika berhasil, porsi saham pemerintah akan meningkat dari 51 persen menjadi 61 persen, memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan perusahaan tambang besar tersebut.

Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini proses divestasi masih menunggu finalisasi dari pihak Freeport.

Baca juga: Smelter di Gresik Kebakaran, Freeport: Tak Ada Korban Jiwa

"Kami masih menunggu hasil finalisasi dari Freeport. Beberapa waktu lalu ada insiden kebakaran di pabrik asam sulfat mereka, jadi setelah tim selesai menangani ini, kami akan lanjutkan pembicaraan soal tambahan saham," ujarnya seusai rapat terbatas di Istana Negara, Kamis (31/10).

Meski begitu, Bahlil memastikan bahwa perpanjangan ini akan memberikan keuntungan signifikan bagi Indonesia, terlebih dengan kepemilikan pemerintah yang sudah lebih dari 50 persen.

"Saya pastikan bahwa perpanjangan ini akan bagus untuk Indonesia. Karena 50% sahamnya itu adalah sekarang milik pemerintah indonesia," kata Bahlil.