"Kami melihat PLN sedang menyusun bersama pemerintah rencana umum penyediaan tenaga listrik namanya RUPTL itu 10 tahunan. Dan biasanya tiap tahun akan diupdate masukan dari kita-kita salah satunya juga dari anggota MKI," tuturnya.

"Nah di dalam 10 tahun rencana itu kita melihat pelibatan investornya sudah jelas. Karena lebih dari 60% itu adalah nanti pembangkit listriknya itu datang dari independent power producers. Jadi bukan dari PLN, bukan dari pemerintah," lanjutnya.

"Itu ditargetkan di tahun 2030 sudah mulai kelihatan. Berarti tahun 2030 semua sudah mulai beroperasi walaupun nanti dia sampai 2045 selesainya. Tapi mulai kelihatan beroperasi itu 2030 onward," tambahnya.

Untuk menarik pihak swasta, sambung Chairani, yang harus disolusikan antara lain, mismatch.

"Jadi demand ketenagalistrikan itu centralized di Jawa, di Sumatera. Tetapi yang namanya resources yang bisa dibangun untuk pembangkit listrik mau dia matahari, angin ataupun gas, batubara. Di tempat-tempat yang lain di Kalimantan. Kalau angin itu kita banyak punya di NTT. Maka infrastruktur yang pertama yang harus disiapkan adalah interkoneksi jaringan transmisinyaisinya dibangun dulu ke central demand tadi," paparnya.

"Mismatchnya diselesaikan dulu eh suplai di mana, demandnya di mana. Dibangunkan dulu jaringannya baru nanti demandnya akan sudah ada jaringannya. Maka investor akan datang. Pasti dia akan akan investasi di lokasi-lokasi tadi karena dia tahu ini akan terdispath," pungkasnya.