Meskipun memberikan manfaat besar bagi industri dan perekonomian, Sri Mulyani mengakui bahwa kebijakan ini juga menimbulkan beban fiskal, seperti hilangnya potensi pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk memperkuat industri nasional agar lebih kompetitif, efisien, dan mampu mendukung ketahanan ekonomi Indonesia.

Baca Juga: Sri Mulyani Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Hanya 5 Persen di 2024

“APBN terus hadir bekerja keras untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung serta memperkuat perekonomian Indonesia. APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat dan kuat menjalankan berbagai tugas menjaga perekonomian dan membangun negara,” ujar Sri Mulyani.

Diketahui, kebijakan HGBT mulai diterapkan pada 2020 berdasarkan Perpres No.121/2020, yang mencakup sektor ketenagalistrikan serta tujuh sektor industri strategis, yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Menurut Sri Mulyani, penerima manfaat terbesar dari HGBT adalah PLN (49 persen), diikuti sektor pupuk (37 persen), keramik (5,4 persen), dan petrokimia (5 persen).