Ntvnews.id, Jakarta -Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa penggunaan KTP dalam pembelian elpiji 3 kg bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan.

"Ya memang itu untuk mengetahui by name by address (sesuai nama dan alamat) supaya nanti tidak terjadi penyalahgunaan, akan di-tracking (dilacak) yang beli memang orang itu. Jangan sampai nanti lari ke menengah ke atas," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan bahwa Pemprov DKI, melalui dinas terkait, terus memantau ketersediaan elpiji 3 kg di lapangan. Selain itu, ia menegaskan bahwa pasokan gas tetap aman hingga Lebaran. 

"Alokasi itu masih ada. InsyaAllah nanti di menjelang bulan Ramadan, Lebaran, sudah aman, sudah selesai (masalah kelangkaan)," tutur dia. 

Sebelumnya, Jakarta mengalami kelangkaan elpiji 3 kg, yang salah satu penyebabnya adalah kuota yang lebih rendah dari usulan awal.

Baca juga: Kuota Subsidi LPG 3 Kg Jebol di Tahun Ini, Kementerian ESDM Bilang Begini

Pada tahun 2024, realisasi distribusi elpiji 3 kg di Jakarta mencapai 421.989 metrik ton, atau 101,14 persen dari kuota yang ditetapkan. Untuk mengantisipasi kebutuhan di tahun 2025, Pemprov DKI mengajukan kuota sebesar 433.933 metrik ton.

Namun, jumlah yang disetujui hanya 407.555 metrik ton, atau sekitar lima persen lebih rendah dari yang diusulkan. 

Selain itu, lonjakan pembelian atau panic buying terjadi akibat aturan baru yang mewajibkan distribusi elpiji 3 kg dilakukan langsung oleh agen kepada rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan, tanpa perantara pengecer.

Untuk mengatasi hal ini, Pemprov DKI Jakarta terus memantau dan mengawasi ketersediaan elpiji 3 kg di masyarakat. Diharapkan, langkah ini bersama kebijakan lainnya dapat segera mengatasi kelangkaan yang terjadi. 

(Sumber: Antara)