Presiden Donald Trump meluncurkan tarif minimum 10 persen untuk sebagian besar barang yang diimpor ke Amerika Serikat dan bea masuk lebih tinggi pada produk dari puluhan negara.
Ntvnews.id, Jakarta - Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap Indonesia akan berimbas langsung terhadap ekonomi Indonesia.
Menurutnya pertumbuhan ekonomi akan terpengaruh dimana impian untuk tumbuh 5 persen tahun ini semakin tidak realistis.
IHSG akan semakin volatile dan cenderung melemah, terutama untuk beberapa sektor berorientasi ekspor. Sejalan dengan itu Rupiah akan tertekan dan cenderung melemah.
Kemudian upaya refinancing utang dan utang baru sebesar Rp800 triliun dan Rp700 triliun di tahun ini tidak akan mudah. Indonesia juga menghadapi pasar yang semakin berat.
Baca juga: Motif Ruben Onsu Jadi Mualaf, Usai Mimpi Didatangi Almarhum Ibu dan Kakek
"Mengingat ekspor kita ke AS didominasi oleh produk industri padat karya (sepatu, TPT, produk karet, alat Listrik dan elektronik), maka tekanan PHK akan semakin kuat," ucap Wijayanto dalam keterangannya, Kamis 3 April 2025.
Wijayanto menjelaskan, langkah Trump adalah langkah unilateral yang brutal dengan motif menyelamatkan keuangan negara.
Menurutnya sebelum pengumuman kebijakan reciprocal tariff dilakukan, berbagai negara telah mencoba melakukan negosiasi, termasuk India, Vietnam dan Korea Selatan yang mempunyai lobi kuat di Washington DC.
"Tetapi mereka gagal total, negara-negara itu seperti sedang menghadapi tembok beton. Dalam konteks ini, upaya negosiasi bukan pilihan yang mungkin dilakukan, termasuk oleh Indonesia, paling tidak dalam 1-2 tahun kedepan. AS sedang dalam survival mood, apalagi kemampuan lobby kita sangat terbatas," ungkapnya.
Wijayanto menyebut tujuh langkah yang perlu dilakukan Indonesia dalam waktu dekat, pertama Indonesia perlu memperkuat cadangan devisa untuk menghadapi perang mata uang yang panjang.
Baca juga: Arus Mudik Lancar dan Aman, Pemudik Apresiasi Peran Pemerintah dan Polri
"Kebijakan DHE perlu segera diterapkan dengan tuntas," jelas Wijayanto.
Kedua Indonesia perlu melakukan rekalibrasi APBN. Program yang dianggap boros anggaran perlu dikurangi untuk memprioritaskan program jangka pendek yang berdampak langsung pada daya beli dan penciptaan lapangan kerja.
Ketiga, pengetatan impor legal dan penghentian impor ilegal secara total yang membuat negara kehilangan potensi pendapatan.
Keempat, penguatan industri jasa keuangan terutama perbankan dan pasar modal untuk mampu berperan sebagai shock absorber bagi semakin tingginya ketidakpastian ekonomi dunia.
Kelima, Pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan komprehensif yang kongkrit dan realistis serta dinarasikan dengan baik.
"Berbagai kalangan masih belum melihat dengan jelas ke mana ekonomi negeri ini akan dibawa oleh Pemerintahan Prabowo," ungkapnnya
Keenam, memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi dengan berbagai negara, termasuk dengan EU, ASEAN, India, Timur Tengah, bahkan Afrika dan Amerika latin.
Ketujuh, membentuk tim negosiasi yang disiapkan untuk bernegosiasi dengan AS saat kondisi sudah memungkinan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
