Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberi sinyal bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan berlanjut pada tahun anggaran 2026.
"Kami masih akan terus memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi, dan tentu nanti penyusunan APBN 2026 menggunakan seluruh evaluasi tahun ini yang sudah dilakukan," ucap Sri Mulyani, Selasa 20 Mei 2025.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan masih ada waktu dua bulan lagi sampai ia menerima hasil laporan efisiensi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L).
Lebih lanjut, Kemenkeu juga meninjau kondisi makroekonomi dalam menentukan postur APBN 2026.
Baca juga: Usai 3 Bulan Defisit, Sri Mulyani Umumkan APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun
Strategi penyusunan anggaran akan berpacu pada 8 program prioritas Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian dikembangkan bersama dengan K/L terkait sesuai arahan presiden.
"Kami akan tetap selektif karena APBN kan instrumen yang ada batasnya. Tapi juga harus ditujukan kepada bidang-bidang yang merupakan prioritas dan perlu untuk mendapatkan afirmasi," ungkapnya.
Adapun untuk APBN tahun anggaran 2026 menargetkan defisit pada rentang 2,48-2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), tak jauh berbeda dari target defisit anggaran tahun ini sebesar 2,53 persen.
Pendapatan negara ditargetkan berada pada rentang 11,71 persen hingga 12,22 persen terhadap PDB, sedangkan belanja negara sebesar 14,19 persen hingga 14,75 persen dari PDB.
Baca juga: Lagi Latihan, Pesilat Wanita Sragen Malah Melahirkan di Toilet
Secara umum, belanja negara disalurkan untuk delapan program prioritas, di antaranya ketahanan pangan; ketahanan energi; Makan Bergizi Gratis (MBG); program pendidikan; program kesehatan; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Untuk program pendidikan, anggaran disiapkan Rp727 triliun hingga Rp761 triliun pada RAPBN 2026. Untuk program kesehatan sebesar Rp181 triliun hingga Rp228 triliun.