Ilustrasi hotel/Ist
Ntvnews.id, Jakarta - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (PHRI DK Jakarta) menyampaikan adanya tren penurunan industri hotel dan restoran di Jakarta pada triwulan pertama 2025.
Hasil survei Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta) pada April 2025, tercatat 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.
Dari hasil survei oleh BPD PHRI DK Jakarta, sebanyak 66,7 persen responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan.
Hal ini seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Penurunan dari pasar pemerintah ini semakin memperburuk ketergantungan industri hotel terhadap wisatawan domestik.
Baca juga: Pemerintah Target Ciptakan 1,8 Juta Lapangan Kerja Hijau di 2030
"Ketidakseimbangan truktur pasar menunjukkan perlunya pembenahan strategi promosi dan kebijakan pariwisata yang lebih efektif untuk menjangkau pasar internasional," ucap Ketua BPD PHRI DK Jakarta, Sutrisno Iwantono, Senin 26 Mei 2025.
Ia mengungkapkan, dampak dari kondisi tersebut tidak terbatas pada sektor hotel dan restoran semata.
Industri hotel dan restoran selama ini berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah DK Jakarta dengan rata-rata sumbangan sekitar 13 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 terdapat lebih dari 603 ribu tenaga kerja yang bergantung pada sektor akomidasi dan makanan-minuman di Jakarta.
Penurunan kinerja sektor ini juga membawa efek domino terhadap sektor lain seperti UMKM, petani, pemasok logistik, dan pelaku seni budaya mengingat eratnya keterkaitan rantai pasok dan ekosistem industri pariwisata.
Baca juga: VIDEO: Motor Ringsek Tergencet Pohon Tumbang
Untuk itu, ia mengungkapkan lima usulan PHRI untuk pemulihan sektor usaha perhotelan di Jakarta ke pemerintah diantaranya, pertama pelonggaran kebijakan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat.
Kedua peningkatan promosi pariwisata yang lebih terarah dan berkesinambungan.
Ketiga penertiban akomodasi ilegal yang merusak pasar dan tidak memiliki izin resmi.
Keempat peninjauan kembali terhadap kebijakan tarif air, harga gas industri, dan UMP sectoral.
Terakhir, penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk mengintegrasikan sistem antarinstansi agar lebih efisien dan transparan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
