Erick Thohir: Diskon Transportasi akan Didukung Kemenkeu, Tidak Bebani Keuangan BUMN

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa program diskon transportasi yang dijalankan pemerintah akan mendapat dukungan finansial dari Kementerian Keuangan. Dukungan ini menjadi bagian dari strategi stimulus ekonomi nasional.

“Kan nanti dari Kementerian Keuangan akan membantu juga top-up untuk keuangannya. Bagian dari stimulus ekonomi,” ujar Erick Thohir di Kompleks Istana Negara, Rabu, 4 Juni 2025.

Saat ditanya apakah diskon juga akan berlaku untuk kereta cepat, Erick mengatakan bahwa belum bisa dibeberkan secara detail.

“Belum disampaikan sedetail itu, baru yang kereta biasa.” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa diskusi dengan para wakil menteri tengah berlangsung untuk menentukan detail teknis penyaluran dana dan skema implementasi. Erick memastikan bahwa keuangan BUMN tidak akan terbebani oleh kebijakan ini.

Baca Juga: Erick Thohir Spill Peran BUMN dalam Program Koperasi Desa Merah Putih

“Nanti hasil diskusi hari ini lagi nunggu, para wamen lagi diskusi. Yang pastikan memang jangan sampai memberatkan keuangan BUMN yang sekarang dikelola danantara kami dari Kementerian BUMN,” jelasnya.

Erick menyampaikan bahwa prinsip utama yang dipegang adalah menjaga keseimbangan antara misi pemerintah dan keberlanjutan keuangan perusahaan negara.

“Tentu karena ini penugasan, kita coba menselaraskan daripada misi yang pemerintah inginkan gitu. Jadi balance keuangannya kita jaga,” ujarnya.

Saat ditanya terkait besaran anggaran, Erick menegaskan bahwa skema top-up akan diatur oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan penugasan yang diberikan.

Baca Juga: PCO: 5 Stimulus untuk 10 Juta Orang, Diharapkan Perputaran Ekonomi Lebih Kuat

“Tadi kan disampaikan ada penugasan nanti di-top-up oleh Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Sebelumya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberikan lima paket stimulus ekonomi pada Juni dan Juli 2025. Hal itu diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Total alokasi anggaran untuk paket kebijakan tersebut mencapai Rp24,44 triliun. Anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non APBN.

"Total keseluruhan paket ini nilainya 24,44 triliun, yaitu Rp23,59 triliun dari APBN dan Rp0,85 triliun dari non APBN atau dunia usaha," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin, 2 Juni 2025.