Ringankan Beban APBN, Tol Bogor–Serpong Via Parung Dapat Penjaminan dari PT PII

Ntvnews.id, Jakarta - Pembangunan Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung menjadi proyek strategis yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tol Bogor-Serpong via Parung akan menjadi simpul konektivitas kawasan Jabodetabek dibiayai melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pembangunan jalan tol ini didukung oleh penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan.

Skema ini mempercepat penyediaan infrastruktur, serta mengoptimalkan pembiayaan proyek publik sehingga ruang fiskal pemerintah tetap terjaga.

Dukungan PT PII ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Penjaminan oleh Plt. Direktur Utama PT PII, Andre Permana, dan Direktur Utama PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS), Eldy Ellyus, sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang ditunjuk.

Selain itu, turut ditandatangani Perjanjian Regres antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Dody Hanggodo, selaku Penanggung Jawab Proyek KPBU, dengan Plt. Direktur Utama PT PII, Andre Permana.

Penjaminan ini diberikan setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Wilan Oktavian, dengan Direktur Utama BSIS, Eldy Ellyus.

Simpul Pertumbuhan Baru di Jabodetabek

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bawah pembangunan Jalan Tol Bogor- Serpong via Parung merupakan simpul strategis bagi pertumbuhan di Jabodetabek.

"Untuk Jalan Tol, Bogor-Serpong via Parung. Ruas ini merupakan simpul strategis yang menghubungkan pusat pertumbuhan di Jabodetabek dan mengikat denyut kehidupan masyarakat," ucap Dody.

Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana menyampaikan bahwa melalui penjaminan ini, PT PII memberikan perlindungan terhadap risiko utama yang kerap menjadi tantangan dalam proyek infrastruktur.

Di antaranya keterlambatan pengadaan tanah, keterlambatan penyesuaian tarif, serta risiko politik temporer maupun permanen.

"Komitmen PT PII untuk terus mendorong skema KPBU akan terus dijalankan, khususnya dalam rangka meringankan beban APBN. PT PII juga terbuka untuk mendukung Kementerian PUPR, Kementerian/Lembaga lain, maupun Pemerintah Daerah yang mengembangkan proyek dengan skema KPBU,” jelas Andre.

Andre menambahkan bahwa pihaknya yakin ruas tol Bogor Serpong akan memberikan dampak positif yang signifikan khususnya dalam meningkatkan efisiensi waktu tempuh.

“Selain itu, tol ini juga akan menjadi jalur vital yang memperkuat konektivitas Jawa Barat–Banten, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas,” kata Andre.

Investasi Rp12,35 Triliun, Panjang 32,03 Km

Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp12,351 triliun, dengan pembangunan sepanjang 32,03 km. Rinciannya yakni 27,83 km di Jawa Barat dan sepanjang 4,2 km di Banten.

"Proyek ini juga mendapatkan dukungan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, sebagai bentuk mitigasi risiko dan jaminan keberlanjutan proyek dalam jangka Panjang," ungkap Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian.

Tol ini menjadi bagian dari rencana jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 3 yang akan terintegrasi tol lain seperti Tol Depok–Salabenda (Desari), Tol BORR (Bogor Outer Ring Road), Tol Bocimi (Bogor–Ciawi–Sukabumi), dan Tol Serpong–Balaraja.

“Jalan Tol Bogor – Serpong (via Parung) ini akan menjadi jalan tol yang menghubungkan Kawasan Permukiman di Bogor, Jawa Barat dengan Kawasan Komersial di Tangerang, Banten,"ungkap Direktur Utama BSIS, Eldy Ellyus.

Pembangunan Jalan Tol Bogor – Serpong (via Parung) ini memiliki 2 Junction (JC) dan 3 Simpang Susun (SS) yang terbagi atas 4 seksi.

Diantaranya Seksi 1 dimulai dari JC Salabenda sampai dengan SS Pondok Udik, Kemang sepanjang 3,97 km, Seksi 2 dimulai dari SS Pondok Udik sampai dengan SS Putat Nutug, Ciseeng sepanjang 9,27 km.

Kemudian Seksi 3 dimulai dari SS Putat Nutug sampai dengan SS Tamansari, Rumpin sepanjang 8,23 km dan Seksi 4 dimulai dari SS Tamansari sampai dengan JC Serpong, di Pagedangan sepanjang 10,56 km.

Sejalan Langkah Efisiensi APBN

Langkah pembangunan infrastruktur tanpa dana APBN ini sejalan dengan arah kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam Rancangan APBN 2026, alokasi anggaran infrastruktur menurun signifikan menjadi Rp118,5 triliun, dari Rp392,1 triliun pada tahun 2023.

Dalam hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa efisiensi APBN tetap menjadi prioritas.

Purbaya memilih untuk memastikan semua anggaran dibelanjakan sesuai peruntukan. Tidak efsiensi dengan blokir atau memotong anggaran.

"Jadi efisiensinya adalah yang ada dipastikan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya," ungkap Purbaya pada Selasa 7 Oktober 2025 lalu.