Mendikdasmen Sebut Coding dan AI Akan Jadi Mata Pelajaran Wajib di Sekolah

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa coding dan kecerdasan buatan (AI) yang saat ini masih bersifat pilihan.

Nantinya ia menyebut coding dan Ai akan diarahkan menjadi mata pelajaran wajib.

"Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam, sehingga peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan," kata Mendikdasmen dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Oktober 2025.

Saat ini, lanjutnya coding dan AI masih menjadi mata pelajaran (mapel) pilihan, namun ke depan menjadi pelajaran wajib bagi siswa.

Baca juga: Wacana AI & Coding Masuk Kurikulum, Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Gurunya Harus Dilatih Dulu

Pada kesempatan itu, Abdul Mu'ti juga membuka peluang bagi PTMA untuk berpartisipasi dalam penelitian kebijakan (policy research) terkait berbagai program pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan karakter dan kebiasaan belajar siswa.

Kemendikdasmen bersifat terbuka. Apapun yang dibutuhkan perguruan tinggi, selama relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional, Kemdikdasmen siap bermitra.

Sementara tu, dalam paparannya, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan, khususnya kampus Muhammadiyah-Aisyiyah dalam mengawal reformasi pendidikan nasional.

Ia menuturkan bahwa saat ini Kemendikdasmen memiliki lima hingga enam program prioritas yang dapat dijalankan secara kolaboratif bersama PTMA.

Pertama, revitalisasi satuan pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik dan sarana prasarana sekolah, tetapi juga mencakup pembenahan sistem manajemen, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik.

Program ini diarahkan agar sekolah-sekolah di berbagai daerah mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan efisien dengan dukungan konsultan serta fasilitator profesional.

Revitalisasi tersebut juga meliputi penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, penguatan karakter siswa, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan agar selaras dengan standar nasional dan internasional.

“Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang,” ujarnya.

Program kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas guru melalui berbagai skema pelatihan dan pendidikan profesi.

Baca juga: Telkom Luncurkan OCA AI: Solusi Chatbot Builder Tanpa Coding untuk Dukung Transformasi Digital

Pemerintah, katanya, telah menyiapkan 808 ribu kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjananya.

“Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti karirnya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan, pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam skema RPL,” ujarnya.

Kemendikdasmen juga mendorong program pembelajaran mendalam (deep learning) untuk memperkuat kapasitas pedagogik dan karakter siswa. Program ini, dapat melibatkan PTMA sebagai penyelenggara pelatihan guru dan pengembang modul.

Ia mengatakan mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD. Karena itu, pelatihan guru bahasa Inggris menjadi fokus utama.

Namun, ia menginginkan istilah pelatihan diganti menjadi pendidikan agar dapat disertifikasi dan berdampak pada profesionalisme guru.

Mendikdasmen menegaskan bahwa kementeriannya mendorong agar setiap kebijakan lahir dari kajian akademik yang kuat. “Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa. Karena itu, penelitian dan masukan dari kampus-kampus Muhammadiyah-Aisyiyah akan sangat berarti,” ujarnya.

Baca juga: Mendikdasmen Sebut Insentif Guru Penanggung Jawab MBG Bakal Diatur Lewat Perpres

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa setiap kebijakan Kemendikdasmen tidak dibuat secara serampangan, melainkan memiliki dasar filosofis dan kajian yang mendalam.

Selain itu, pentingnya kemitraan strategis antara kementerian dan PTMA harus terus dijaga untuk mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berorientasi masa depan.

Dengan semangat kemitraan kulturalistik, ia mengajak seluruh pihak untuk memastikan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan otak, tapi juga menumbuhkan karakter.

Rakernas Forum Rektor PTMA 2025 yang diselenggarakan pada 16-19 Oktober di kampus UMM ini menjadi wadah refleksi dan konsolidasi kebijakan pendidikan nasional, sekaligus forum sinergi antara pemerintah dan jaringan kampus Muhammadiyah-Aisyiyah untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdampak bagi bangsa. (Sumber:Antara)