Danantara Prioritaskan Teknologi Terbukti untuk Proyek PSEL di 47 Kabupaten/Kota

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 14 Apr 2026, 14:04
thumbnail-author
Winny
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani dalam konferensi pers bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Gedung Danantara, Jakarta, Selasa (14/4/2026). ANTARA/ (Muhammad Baqir Idrus Alatas) CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani dalam konferensi pers bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Gedung Danantara, Jakarta, Selasa (14/4/2026). ANTARA/ (Muhammad Baqir Idrus Alatas) (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pihaknya memprioritaskan penggunaan teknologi yang telah terbukti dalam pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Dalam konferensi pers di Gedung Danantara, Jakarta, Selasa, 14 April 2026, Rosan menyampaikan bahwa meskipun terbuka terhadap berbagai inovasi teknologi, pemerintah tetap mengedepankan solusi yang sudah teruji secara global.

“Kita terbukalah untuk teknologi lain. Kita terbuka pada dasarnya, tapi yang penting memang kita memprioritaskan teknologi yang sudah terbukti berjalan baik di banyak negara, di seluruh dunia. Nah itu tentunya kita berikan prioritas,” ungkapnya.

Baca Juga: BRI Alihkan Saham BRI-MI dan PNM-IM ke Danantara Investment Management

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan 20 wilayah aglomerasi yang mencakup 47 kabupaten/kota sebagai prioritas investasi PSEL. Penentuan ini didasarkan pada tingkat timbulan sampah yang tinggi di kawasan tersebut, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penanganan difokuskan pada wilayah dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

Sebanyak 20 wilayah tersebut telah memenuhi persyaratan tahap awal dan memperoleh surat keputusan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sementara itu, wilayah dengan timbulan sampah antara 500 hingga 1.000 ton per hari belum masuk dalam prioritas utama sesuai ketentuan Peraturan Presiden, meskipun tetap dipantau untuk pengembangan selanjutnya.

Berdasarkan evaluasi tim gabungan, terdapat tujuh wilayah aglomerasi yang mencakup 26 kabupaten/kota dengan volume sampah pada kisaran tersebut. Pemerintah tetap membuka peluang penerapan teknologi alternatif, selama mampu memberikan hasil optimal dan diterima oleh masyarakat.

Baca Juga: Mensesneg: Presiden Rencana Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi & 29 Titik PSEL April Ini

“Untuk (pemanfaatan) teknologi lain yang tetap terbuka, yang penting memang pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik, cepat dan paling penting diterima masyarakat, terutama di lingkungan tempat pengelolaan sampah itu akan dihasilkan,” ucapnya.

Rosan juga menyebut bahwa sumber teknologi dapat berasal dari berbagai negara, seperti Jepang, Korea, Belanda dan China, termasuk kemungkinan pengembangan teknologi dalam negeri.

“Alatnya bisa dari negara Jepang, Korea, Belanda, China dan juga ada juga produk nanti dari kita sendiri juga,” kata Rosan, yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

(Sumber: Antara)

x|close