Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026 untuk memanfaatkan Jalur Pantai Selatan (Pansela) Pulau Jawa sebagai alternatif perjalanan. Selain membantu mengurai kepadatan lalu lintas di Jalur Pantai Utara (Pantura) dan Jalan Tol Trans Jawa, Pansela juga menawarkan pengalaman perjalanan yang berbeda dengan panorama pesisir selatan Pulau Jawa. (ANTARA/HO - Kementerian PU) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tubagus Solihuddin, mengungkapkan bahwa sebanyak 65,8 persen wilayah garis Pantai Utara (Pantura) Jawa mengalami erosi.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh masifnya pembangunan permukiman dan pusat ekonomi akibat tekanan demografi, yang berujung pada eksploitasi sumber daya pesisir dan laut.
"Jadi, 84 persen Pantai Utara Jawa itu tersusun oleh endapan pluvial dan endapan delta. Secara geologi endapan yang menyusun Pantai Utara Jawa itu masih unconsolidated. Masih belum terkompaksi dengan kuat sehingga sangat mudah mengalami erosi dan pemampatan," katanya.
Tubagus memaparkan, hasil analisis perubahan garis pantai menggunakan citra satelit Sentinel dalam periode 2000–2024 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Erosi mendominasi dengan angka 65,8 persen, sementara akresi atau penambahan daratan hanya mencapai 34,2 persen.
Ia juga menyoroti adanya anomali, di mana erosi besar justru terjadi di kawasan delta yang secara alami merupakan wilayah sedimentasi.
"Secara morfologi, Pantai Utara Jawa itu didominasi oleh pantai berelief rendah atau pantai dataran rendah dengan elevasi ketinggian kurang dari 10 meter. Dan itu menempati 83 persen dari panjang seluruh Pantai Utara Jawa," ucap Tubagus menjelaskan.
Kondisi tersebut berkaitan erat dengan aktivitas manusia di wilayah hulu, seperti kanalisasi, perubahan aliran sungai, serta pembangunan bendungan yang menghambat suplai sedimen ke pesisir.
Dampak dari perubahan tersebut terlihat di berbagai wilayah. Di Tanjung Pontang, daratan seluas 1,72 kilometer persegi hilang akibat erosi setelah pembelokan aliran Sungai Ciujung Baru.
Sementara di Muara Gembong, air laut telah masuk hingga empat kilometer ke daratan, menenggelamkan infrastruktur publik dan merendam lebih dari 1.000 hektare tambak.
Baca Juga: BRIN: Penguburan Ikan Sapu-Sapu Aman bagi Tanah Jika Sesuai Prosedur
Fenomena serupa juga terjadi di Legonkulon, dengan intrusi air laut mencapai dua kilometer yang merendam 700 hektare tambak, serta di Krangkeng yang mengalami abrasi hingga merusak jalan desa sepanjang 500 meter hingga satu kilometer.
Khusus di Demak, ia mengingatkan bahwa wilayah tersebut pada abad ke-15 hingga ke-16 merupakan bagian dari Selat Muria yang kemudian menjadi daratan akibat sedimentasi. Kini, air laut kembali masuk sejauh lima hingga enam kilometer ke daratan, merendam sawah dan permukiman.
Menurut Tubagus, kondisi ini diperparah oleh kenaikan muka air laut (sea level rise) serta penurunan muka tanah (land subsidence).
Berdasarkan pemodelan data altimetri periode 1993–2025, kenaikan muka air laut di Pantura mencapai rata-rata 0,41 hingga 0,42 sentimeter per tahun, dengan total akumulasi sekitar 15,5 sentimeter dalam 32 tahun.
"Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Tadi disampaikan tantangannya bukan hanya erosi, abrasi, banjir, tapi juga kenaikan muka air laut dan amblesan tanah. Dan itu bukan isu lokal, itu isu nasional. Mengingat Pantura Jawa sebagai tulang punggung perekonomian nasional," ujar Tubagus.
Baca Juga: Siswa SMP di Subang Raih Pengakuan NASA, BRIN Beri Apresiasi Tablet Premium
Ia menegaskan bahwa penanganan krisis pesisir ini memerlukan pendekatan lintas sektor dan wilayah, karena tidak ada satu solusi yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh kawasan Pantura.
Ke depan, kebijakan pengelolaan pesisir diharapkan berbasis riset ilmiah, data yang kredibel, serta tetap menjaga keseimbangan ekosistem.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
