KSP dan KPK Perkuat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Soroti Program MBG

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Joko Pramono memperkuat strategi nasional dalam upaya pencegahan korupsi melalui koordinasi lintas lembaga.

Dalam pertemuan di Kantor KSP, Jakarta, Selasa, Dudung menyampaikan bahwa pembahasan difokuskan pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), termasuk rencana penyempurnaan regulasi guna meningkatkan sinergi antarinstansi.

"Kita sedang merancang untuk mengusulkan perubahan agar Menkeu (Menteri Keuangan) dan BPKP terlibat," ujar Dudung.

Ia menjelaskan bahwa selama ini pelaksanaan strategi nasional tersebut melibatkan sejumlah lembaga, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, KPK, Kementerian Dalam Negeri, KSP, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dudung menegaskan bahwa penguatan pencegahan korupsi menjadi perhatian penting pemerintah, terutama dalam pelaksanaan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengungkapkan adanya pembahasan terkait potensi ketimpangan dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk dugaan praktik jual-beli titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan, KSP berencana melakukan inspeksi mendadak bersama tim lintas kementerian. Namun, Dudung menekankan bahwa seluruh temuan tersebut masih akan diverifikasi melalui pemeriksaan langsung di lapangan.

Baca Juga: KSP Gandeng KPK Bahas Celah Korupsi Program MBG, Siap Lakukan Sidak

Selain aspek tata kelola, KSP juga akan mengawasi kualitas program, termasuk standar makanan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat.

Dudung menambahkan, laporan pelaksanaan Stranas PK secara rutin disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak dua kali dalam setahun, dan diyakini akan mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan penggunaan anggaran publik.

Sementara itu, Agus Joko Pramono menegaskan bahwa KPK berfokus pada upaya pencegahan dengan memperkuat sistem tata kelola dan pengawasan program pemerintah. KPK juga telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan aspek governance.

Baca Juga: KSP Dudung Ungkap Banyak Celah Korupsi di Program MBG, Soroti Jual Beli SPPG

"Banyak hal-hal yang bisa dipertajam dari governance-nya kita coba tinjau, kita coba awasi, dan kemudian sistem-sistem yang selama ini kurang berjalan kita sudah berikan masukan," Kata Agus.

Ia menambahkan bahwa pendekatan pencegahan dilakukan secara menyeluruh pada seluruh tahapan program pemerintah guna meminimalkan potensi penyimpangan sejak awal.

(Sumber: Antara)