Kuba Kecam Sanksi Baru AS, Sebut Blokade Ekonomi Makin Ekstrem

Ntvnews.id, Washington - Pemerintah Kuba mengecam keras kebijakan baru United States yang memperketat sanksi ekonomi terhadap negara tersebut. Dalam pernyataan resminya pada Kamis, 7 Mei 2026, Kementerian Luar Negeri Kuba menilai langkah Washington telah meningkatkan blokade ekonomi ke tingkat yang “ekstrem dan belum pernah terjadi sebelumnya.”

Kuba menolak perintah eksekutif yang ditandatangani Gedung Putih pada 1 Mei 2026 lalu yang memperketat pembatasan ekonomi, keuangan, dan perdagangan terhadap Havana. Pemerintah Kuba juga mengecam keputusan Departemen Keuangan AS yang memasukkan entitas Kuba, termasuk Gaesa dan MoaNickel SA, ke dalam daftar sanksi Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus atau SDN.

Dalam keterangannya, Kementerian Luar Negeri Kuba menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk agresi ekonomi yang memperluas dampak sanksi hingga ke perusahaan dan lembaga asing.

“Ini adalah tindakan agresi ekonomi yang kejam yang memperkuat efek ekstra teritorial dari blokade, dengan potensi penerapan sanksi sekunder terhadap perusahaan, bank, dan entitas asing, bahkan jika bisnis mereka di Amerika Serikat tidak memiliki hubungan dengan Kuba,” katanya.

Baca Juga: Presiden Kuba Kecam Ancaman Militer AS, Sebut Situasi Semakin Berbahaya

Pemerintah Kuba menilai langkah terbaru AS berpotensi memperparah krisis ekonomi yang tengah dihadapi negara itu, terutama setelah pembatasan impor bahan bakar yang diberlakukan awal tahun ini. Havana juga menuduh sejumlah pejabat tinggi AS, termasuk Marco Rubio, berupaya mengisolasi Kuba di tingkat internasional.

Dalam pernyataannya, Kuba bahkan menyebut embargo AS sebagai “genosida terhadap rakyat Kuba” dan menuding kebijakan tersebut bertujuan memicu keruntuhan ekonomi serta keresahan sosial.

“Kami mengecam sifat kriminal dari tindakan agresif ini yang bertujuan untuk membuat penduduk Kuba kelaparan dan putus asa serta berupaya menimbulkan bencana sosial, ekonomi, dan politik dalam skala nasional,” kata kementerian tersebut.

Baca Juga: Presiden Kuba Sebut Ancaman Militer AS di Era Trump Capai Tingkat Berbahaya

Kuba juga menuding Washington dapat menggunakan situasi kemanusiaan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang lebih berbahaya, termasuk kemungkinan agresi militer.

Krisis energi di Kuba semakin memburuk setelah embargo minyak AS diberlakukan pada 30 Januari lalu yang memicu kelangkaan bahan bakar dan pemadaman listrik di berbagai wilayah. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump sebelumnya beberapa kali menyebut Kuba sebagai “target selanjutnya” setelah operasi militer terhadap Iran.

(Sumber: Antara)