Ntvnews.id, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyampaikan permintaan maaf terkait polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai tindak lanjut, MPR menonaktifkan dewan juri hingga pembawa acara atau MC yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat,” demikian keterangan MPR dalam akun Instagram resminya, Selasa (12/5/2026).
MPR menegaskan bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus mengedepankan sportivitas, objektivitas, serta keadilan dalam proses perlombaan. Karena itu, penilaian dewan juri seharusnya dilakukan secara objektif dan transparan.
“MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif,” ujar MPR.
Baca Juga: Rupiah Melemah ke Rp17.483 per Dolar AS Tertekan oleh Risiko Geopolitik dan Harga Minyak
Seiring mencuatnya polemik di media sosial terkait penilaian salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI mengambil langkah dengan menonaktifkan dewan juri dan MC dalam kegiatan tersebut.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” kata MPR.
Selain penonaktifan tersebut, MPR juga memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan lomba, termasuk sistem penilaian dan proses verifikasi jawaban peserta.
“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
MPR turut menyampaikan apresiasi kepada para peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang tetap memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan melalui pelaksanaan LCC Empat Pilar.
Baca Juga: Pramono Bareng Gibran Tinjau Proyek MRT Fase 2A
“Selain itu, MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping. panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar,” ujar MPR RI.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan pihaknya menghormati berbagai perhatian dan masukan masyarakat terkait dinamika yang terjadi dalam perlombaan tersebut. Panitia pelaksana, kata dia, saat ini tengah melakukan penelusuran internal terkait proses penilaian jawaban peserta.
Polemik ini mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan adanya perbedaan penilaian terhadap jawaban serupa dari peserta lomba. Dalam tayangan yang viral pada Senin (11/5), Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapat pengurangan nilai lima poin saat menjawab pertanyaan terkait proses pemilihan anggota BPK.
Namun, jawaban serupa yang diberikan Grup B dari SMAN 1 Sambas justru memperoleh nilai 10 dari juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita. Peserta dari Grup C sempat menyampaikan protes karena menilai jawaban mereka sama, tetapi juri menyebut jawaban Grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara jelas.
Siti Fauziah menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada pelaksanaan berikutnya.
Gedung DPR (Antara)