Pramono: Gerakan Pilah Sampah Dievaluasi Rutin Tiap Dua Pekan

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bahwa program gerakan pilah sampah di Jakarta akan dievaluasi secara rutin guna memastikan efektivitas penanganan sampah di ibu kota.

Ia mengatakan evaluasi program tersebut akan dilakukan minimal setiap dua minggu sekali bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Bahkan saya sudah minta kepada Biro KDH (Kepala Daerah) setiap dua minggu sekali kita akan evaluasi perkembangan dari gerakan pilah sampah ini," ucap Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 12 April 2026.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta membagi sistem pilah sampah menjadi dua kategori utama, yakni sampah organik dan anorganik. Untuk sampah organik, khususnya yang berasal dari pasar-pasar tradisional, Pramono meminta pengelola pasar di bawah koordinasi Perumda Pasar Jaya agar mengelola sampah secara mandiri.

Sampah organik tersebut nantinya akan diolah kembali menjadi pupuk dan produk ramah lingkungan lainnya.

"Terutama yang di pasar-pasar, saya sudah minta semua pasar yang di bawah koordinasi Pasar Jaya mereka melakukan sendiri," terangnya.

Baca Juga: Proyek MRT Jakarta Fase 2A Capai 59,7 Persen

Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)

Pramono juga menegaskan bahwa hotel, restoran, dan kafe di Jakarta diwajibkan memiliki sistem pemisahan sampah secara mandiri. Menurutnya, sektor hotel, restoran, dan kafe menjadi penyumbang terbesar sampah organik di Jakarta sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam program pengelolaan sampah.

"Sedangkan untuk hotel, restoran, dan kafe, kami mewajibkan semuanya harus punya tempat untuk pemisahan karena memang sampah yang terbesar di organik ini adalah hotel, restoran, dan kafe," ungkapnya.

Pramono menekankan bahwa gerakan pilah sampah bukan sekadar kampanye seremonial, melainkan langkah serius Pemprov DKI dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak.

Ia mengungkapkan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang kini sudah tidak lagi mampu menampung lonjakan sampah dari Jakarta secara optimal. Karena itu, seluruh jajaran Pemprov DKI diminta bergerak aktif menjalankan program pengurangan dan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.

"Kami serius karena ini untuk menangani persoalan sampah yang ada di Jakarta karena Bantar Gebang sudah tidak mampu lagi, sehingga dengan demikian seluruh jajaran pasti akan bergerak untuk itu," terang Pramono.